Oleh: Rinda Astuti

Transportasi Tidak Menjamin Nyawa Ibu dan Anak

Samsul
150 view
Transportasi Tidak Menjamin Nyawa Ibu dan Anak

DATARIAU.COM - Belum hilang duka yang kita rasakan beberapa hari ini atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182 pada hari Sabtu 9 Januari rute Jakarta - Pontianak di kawasan Perairan Kepulauan Seribu , (Ahad, 10 Januari 2021, Kompas.com ).

Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Suryanto Cahyono menyatakan umur pesawat kurang lebih 25-26 tahun yang dibuat pada tahun 1994, usia tidak berpengaruh pada kelaikan pesawat untuk terbang selama pesawat tersebut dirawat sesuai dengan aturan.

Direktur Utama Sriwijaya Air Jeff Jauwena menyatakan, pesawat Sriwijaya Air SJ 182 berada dalam kondisi baik saat terbang, karena sebelumnya juga sudah terbang ke Pontianak pulang-pergi, kemudian ke Pangkal Pinang, baru ini rute kedua ke Pontianak&.

Peristiwa tragis yang menyisakan duka mendalam atas terjatuhnya pesawat Sriwijaya masih menyelimuti kita semua. Pesawat rute Jakarta - Pontianak hilang kontak Sabtu 9 Januari pukul 14.30 jatuh diperairan Kepulauan Seribu setelah melewati 11 ribu kaki pada saat menambah ketinggian 13 ribu kaki. Pesawat yang berisikan 62 orang,50 orang penumpang diantaranya 3 orang bayi dan 12 kru pesawat.

Pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran. Hal itu tertuang dalam Pasal 24 UU RI No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Salah satu syarat pendaftaran pesawat udara tersebut harus memenuhi ketentuan persyaratan batas usia pesawat udara yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Seperti tertuang dalam Pasal 26 ayat 1 huruf c UU Penerbangan tahun 2009.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencabut aturan tentang pembatasan usia pesawat dan menggantinya dengan aturan baru yang mengembalikan batasan maksimal usia pesawat angkutan niaga sesuai aturan dari pabrikannya.

Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU) Dadun Kohar mengatakan alasan pencabutan aturan Permenhub No. 155/2016 karena digantikan dengan Kepmenhub No. 115/2020 tentang batas usia pesawat udara yang digunakan untuk kegiatan angkutan udara niaga.

Sejak Juli 2020, soal batas laik pesawat terbang dicabut demi memudahkan investasi. Dalam kapitalisme, keselamatan jiwa bisa dinomorduakan demi kepentingan ekonomi dan pihak investor.

Seharusnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tetap memberikan aturan tegas tentang pembatasan usia pesawat demi lebih menjaga dan menjamin keselamatan penumpang. Hal ini seharusnya menjadi bentuk kehati-hatian dari pemerintah untuk menjaga keamanan penerbangan.

Kapitalisme memandang dunia transportasi sebagai sebuah industri. Cara pandang ini mengakibatkan kepemilikan fasilitas umum transpotasi dikuasai oleh perusahaan atau swasta yang secara otomatis mempunyai fungsi bisnis, bukan fungsi pelayanan.

Sebaliknya dalam sistem Islam infrastruktur dan transportasi tanggung jawab negara pada rakyatnya yang aman dan terjangkau oleh warga negaranya. Tujuan utama tidak lain adalah membuat rasa aman dan nyaman serta tidak mengancam nyawa warga negara.

Ada tiga prinsip sistem Islam dalam mengelola layanan publik. Pertama, prinsip pembangunan infrastruktur adalah tanggung jawab negara, bukan hanya karena sifatnya menjadi tempat lalu lalang manusia, tetapi juga telalu mahal dan rumit untuk diserahkan ke investor swasta.

Kedua, prinsip bahwa perencanaan wilayah yang baik akan mengurangi kebutuhan transportasi. Ketiga, negara membangun infrastruktur publik dengan standar teknologi terakhir yang dimiliki. Teknologi yang ada termasuk teknologi navigasi, telekomunikasi, fisik jalan hingga alat trasportasinya itu sendiri.

Maka solusi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah adalah menata ulang basis pengelolaan transportasi. Tidak boleh dikelola dari aspek bisnis. Tidak boleh dikelola dengan tata cara muamalah yang melanggar aturan Islam.

Negara harus mengelolanya dalam rangka melayani kebutuhan rakyatnya. Sehingga bisa saja digratiskan. Seperti yang pernah dilakukan pada masa Khilafah Utsmaniyah.

Dalam Negara Islam, prinsip pengelolaan transportasi adalah untuk memenuhi kebutuhan publik. Bukan mengambil keuntungan. Karena dalam menjalankan sarana transportasi, infrastruktur yang terlibat semuanya adalah milik publik.

Wa allahu a'lam bissawab.

Punya rilis yang ingin dimuat di datariau.com? Kirim ke email datariau.redaksi@gmail.com