Miras Dalam Perspektif Islam: Respon Atas Terbitnya Perpres Nomor 10 Tahun 2021

Admin
170 view
Miras Dalam Perspektif Islam: Respon Atas Terbitnya Perpres Nomor 10 Tahun 2021

DATARIAU.COM - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang ditekan kepala negara pada tanggal 2 Februari 2021 menjadi topik baru warganet. Perpres yang kelahirannya berawal dari adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai banyak kritik.

Bagaimaana tidak, perpres itu lahir dari satu produk undang-udang yang kontroversial dan banyak ditentang kaum buruh.

Pandangan tentang undang-undang cipta kerja merugikan kaum buruh disuarakan di seantero negeri. Namun penguasa tidak bergeming, dia (penguasa) terus saja dengan kebijakannya, tanpa menghiraukan sedikitpun apa yang disuarakan oleh kaum buruh.

Tidak ada hujan dan tidak ada angin kita kembali tersentak, Perpres legalisasi miras ditandatangani. Respon atas legalisasi miras itu terdengar dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam pernyataannya seperti dikutip dari CNNIndonesia.com tanggal 20/02/2021 bahwa MUI berpendapat langkah yang diambil pemerintah yang membuka izin investasi untuk minuman beralkohol bakal merusak dan merugikan masyarakat.

Aturan legalisasi miras tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah lebih mengedepankan kepentingan pengusaha dari pada kepentingan rakyat.

Semestinya pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelindung rakyat, tentu tidaklah akan bemberikan izin bagi usaha-usaha yang akan merugikan dan merusak serta akan menimbulkan ke-mafsadat-an bagi rakyatnya, kata Wakil ketua MUI Anwar Abbas.

Respon senada juga disampaikan oleh ketua MUI Cholil Nafis, dalam Sindonews.com tanggal 28/02/2021 bahwa melegalkan investasi minuman keras (miras) itu sama saja mendukung beredarnya miras sehingga hukumnya haram. Ketua MUI menegaskan, “Termasuk yang melegalkan investasi miras itu sama dengan mendukung beredarnya miras maka hukumnya haram”.

Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam bahwa miras dan sejenisnya itu adalah haram, oleh karenanya dilarang untuk dikonsumsi sebagaimana dijelaskan dalam Qur’an Surah Al-Maaidah ayat 90-91 “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khamar, berjudi, menundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (minuman) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengigat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). Ini satu ketegasan yang tidak dapat ditawar."

Hal senada juga dikatakan dalam Hadits Nabi, “Tiada seorang berzina selagi dia mukmin, tiada seorang mencuri selagi dia mukmin, dan tiada seorang minum khamar pada saat minum dia mukmin. (Mutafaq'alaih). Artinya, ketika seorang berzina, mencuri dan minum khamar maka pada saat itu dia bukan seorang mukmin.

Dalam bayangan saya dulunya bahwa pemerintah adalah penjaga terbaik terhadap rakyatnya. Karenanya pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur rakyatnya pada hal-hal yang bertujuan untuk mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu-pintu kebaikan.

Namun faktanya bahwa pemerintah mulai melenceng dari garis UUD 1945. Cita-cita untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memenuhi ekspektasi UUD 1945 tentang ketertiban dunia menjadi kabur.

Di tengah banyaknya kekerasan yang berujung maut akibat pengaruh alkohol dan minum-minuman keras (miras), yang semakin hari semakin mengerikan seperti tergambar dalam banyak media cetak dan elektronik tidaklah menjadi i’tibar (pelajaran) bagi pemerintah. Malah pemerintah bertidak sangat paradoks terhadap kejadian-kejadian mengerikan itu.

Di tengah banyaknya kekerasan itu, pemerintah malah memberikan jawaban untuk melegalkan miras dan alkohol yang sesusuhnya membuat orang yang meminumnya menjadi teler dan tenggelam dalam kebinasaan.

Pertanyaannya, apa sebenarnya yang dipikirkan pemerintah? Apakah pemerintah ingin agar rakyatnya menjadi teler? Atau apa sebenarnya yang tergambar dalam benak pemerintah? Mestinya pemerintah berpikir jernih, agar angka kekerasan akibat pengaruh miras dan alkohol bisa ditikan sampai tidak ada lagi. Bukan malah sebaliknya. Wallahuallambisawab!

Penulis: Nirwanudin (Alumni Professional Writer AR Learning Center dan Alumni Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia)

Punya rilis yang ingin dimuat di datariau.com? Kirim ke email datariau.redaksi@gmail.com