Aturan Tayangan TV Berkualitas Seharusnya Bukan Saat Ramadhan Saja

Admin
145 view
Aturan Tayangan TV Berkualitas Seharusnya Bukan Saat Ramadhan Saja
Ilustrasi (Foto: Internet)

DATARIAU.COM - "Bulan penuh berkah itu telah datang kepadamu. Pada bulan itu, Allah melimpahkan (karunia-Nya) kepadamu. Dia menurunkan Rahmat, menghapuskan kesalahan-kesalahan, dan mengabulkan doa. Allah akan melipatgandakan semua kebaikanmu di bulan itu dan akan membanggakanmu di hadapan para malaikat. Maka, tampilkanlah dari diri kamu yang baik-baik. Sebab, orang yang malang adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah pada bulan itu." (HR ath-Thabrani)

Kutipan hadist di atas gambaran sukacita yang dilakukan KPI terhadap kedatangan bulan istimewa yaitu bulan Ramadhan. Ramadhan kali ini KPI berusaha menampilkan tayangan yang semakin mendukung kekhusyukan dalam beribadah.

Sepanjang Ramadan 2021, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melarang televisi menyiarkan adegan berpelukan hingga yang mengandung unsur lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Aturan itu tercantum dalam Surat Edaran KPI nomor 2/2021 berdasarkan keputusan pleno 16 Maret 2021. Setidaknya terdapat 14 poin aturan yang diminta KPI ke lembaga penyiaran.

Poin selanjutnya juga terkait adanya larangan mengeksploitasi konflik dan atau privasi seseorang, bincang-bincang seks, serta muatan yang bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan.

Tidak menampilkan pengisi acara yang berpotensi menimbulkan mudarat atau keburukan bagi khalayak kecuali ditampilkan sebagai orang yang menemukan kebaikan hidup, insaf atau tobat. (tirto.id,20/03/2021)

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, mengatakan, maksud dan tujuan dari edaran ini adalah untuk menghormati nilai-nilai agama berkaitan dengan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadhan.

Larangan karena momen Ramadhan

Adanya pelarangan ketat terhadap hal-hal yang bisa merusak rakyat seharusnya sudah dipikirkan sebelumnya jauh-jauh hari. Karena mengingat dampaknya yang luar biasa merusak ketika yang menonton tidak memiliki daya saring terhadap apa yang ditontonnya.

Muatan-muatan televisi yang ditampilkan saat ini sudah sejak lama memenuhi unsur hedonis, LGBT, pelanggaran norma kesopanan dan kesusilaan, serta mengumbar aib orang lain. Seharusnya ada ketegasan dari berbagai pihak terkait seperti Pemerintah, KPI, pemuka masyarakat untuk penuntasan hal ini. Tapi, mengapa ini tidak juga berakhir?

Tentunya kita ingin menjawab hal ini. Supaya negeri yang kita cintai ini semakin bertambah keberkahannya ketika persoalan bangsa ini selesai.

Aturan di negara kita yang demokrasi memang memberi kelonggaran terhadap masuknya konten dengan unsur negatif tersebut. Dengan dalih kebebasan berekspresi tayangan-tayangan tersebut dizinkan untuk dinikmati di ruang publik.

Memang sudah ada penyaringan oleh pihak terkait, namun belum maksimal. Karena memang tayangan tersebut banyak peminatnya. Atau bisa dikatakan sesuai selera pasar. Hal terpenting lainnya adalah agar tidak menimbulkan kerugian bagi kelompok yang memproduksi dan mensuport tayangan tersebut.

Maka jadilah generasi Indonesia ini mulai dari yang muda hingga usia tua gemar melakukan maksiat tanpa disadari. Mulai dari gemar menonton tayangan mengandung unsur syirik, jadi emak-emak lebay yang mengidolakan artis tampan, budak film Korea yang cowoknya "cantik-cantik", dan pemicu terjadinya tindak kriminal, dan lain sebagainya yang berujung pada aktivitas yang mengandung kemaksiatan.

Edaran yang berisi larangan ini juga karena momen Ramadhan yang sebentar lagi akan tiba. Kemungkinan besar bukan karena unsur ingin perbaikan individu secara utuh. Seharusnya adanya pelarangan tersebut karena unsur Aqidah umat. Agar bisa hingga di akhir dan selesai Ramadhan, spirit peningkatan amal ibadah itu tetap terjaga.

Menciptakan Siaran yang Berkualitas

Di dalam negeri, media massa berfungsi untuk membangun masyarakat Islam yang kokoh. Di luar negeri, ia berperan menyebarkan Islam, baik dalam suasana perang maupun damai untuk menunjukkan keagungan ideologi Islam dan membongkar kebobrokan ideologi kufur. (Ghazzal, 2003).

Untuk menjadi media massa agar tercapai masyarakat Islam yang kokoh tidaklah mudah. Butuh peran yang besar baik dari sisi individu yang melihat tayangan, lembaga penyiaran yang berkarakter membangun nilai-nilai positif, serta dakwah dan bantuan dana dari pemerintah. Namun, semua itu bisa terwujud jika semua percaya akan Islam sebagai sumber aturan. Islam juga akan mampu menjawab tantangan digital. Namun tak akan terlepas dari ketetapan syariat.

Untuk bisa menciptakan tayangan yang berkualitas membangun negeri, ada beberapa ketetapan khusus sebagai pedoman bagi media massa.

Pertama, isi siaran hendaknya mengandung nilai pendidikan yang baik, mendorong manusia untuk maju, hidup sesuai dengan ajaran Islam.

Kedua, menyampaikan berita/informasi yang benar, yang bersih dari penipuan dan kebohongan.

Ketiga, berisi peringatan agar pemirsa tidak melakukan perbuatan tercela atau melanggar hukum syariat.

Keempat, tidak melakukan fitnah, baik secara ucapan, tulisan, atau gambar yang merugikan kehormatan orang lain.

Kelima, dilarang membuka atau menyiarkan aib orang lain, kecuali untuk mengungkap kezaliman.

Keenam, dilarang mengadu domba antara seseorang atau sekelompok orang dengan orang atau kelompok lain karena dapat menimbulkan perpecahan di tengah umat.

Terakhir, menyuruh berbuat baik dan mencegah dari perbuatan mungkar. Yang termasuk perbuatan mungkar ialah menyiarkan hal-hal pornografi dan pornoaksi, serta yang mengandung unsur LGBT karena semua itu diharamkan dalam Islam.

Hal ini hanya bisa terealisasi jika Islam diterapkan secara menyeluruh dalam sistem yang berlandaskan Islam. Mustahil bagi sistem kapitalis menerapkan panduan khusus penyiaran yang bernapaskan Islam.

Oleh karenanya, menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat Islam untuk memperjuangkan Islam agar tegak di muka bumi. Perjuangan ini akan lebih mudah dilakukan jika seluruh komponen umat menyadari dan bergerak bersama untuk mengembalikan kehidupan Islam.

Bukan hanya selama Ramadhan umat Islam terjaga kehidupannya dari kemaksiatan, tapi sepanjang masa jika hidup dalam naungan Islam. (*)

Penulis: Nora Afrilia SPd (Pemerhati Kebijakan Publik)