Soal PT Datama Diputus Kontrak, Ini Penjelasan Dishub Pekanbaru

Admin
400 view
Soal PT Datama Diputus Kontrak, Ini Penjelasan Dishub Pekanbaru

PEKANBARU, datariau.com - Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Yuliarso membenarkan adanya surat pemutusan kontrak terhadap pihak ketiga PT Datama yang juga sudah beredar sejak Ahad kemarin. Menurutnya, sejak dikeluarkannya surat itu sudah ada respon dari pihak PT Datama dan sedang ada koordinasi kembali.

"Surat itu benar, namun pada hari itu juga kami mendapatkan respon dari yang bersangkutan sehingga terhadap persoalan ini sedang dilakukan koordinasi kembali sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk langkah-langkah selanjutnya, dan hal ini juga sedang kami mintakan pendapat dan pendampingan tim JPN (Jaksa Pengadilan Negara)," kata Yuliarso saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Pekanbaru, Senin (1/3/2021).

Diterangkan Yuliarso, bahwa semua yang terjadi saat ini ada kronologis dan sebab akibat, namun saat ini belum bisa disampaikan secara rinci.

"Tunggu hasil rapat koordinasi berikutnya karena kami juga ingin semuanya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya sembari mengatakan akan melakukan konferensi pers dalam waktu dekat untuk menjelaskan lebih detail kepada media.

Baca juga: PT Datama Diputus Kontrak, Ida Yulita Temukan Fakta Baru Tender Perparkiran di Pekanbaru


Seperti diketahui, kerjasama antara PT Datama dan Pemerintah Kota Pekanbaru terkait pengelolaan perparkiran resmi diputus berdasarkan surat yang beredar dengan nomor 22/Dishub/UPT-PKK/II/21 yang berisi tentang PT Datama yang sebelumnya sudah mendapatkan teguran kedua dari Dishub dengan nomor : 105/02/SB/DAT/2021 tertanggal 24 Februari 2021.

Pada poin satu di surat itu, PT Datama dianggap tidak bisa memenuhi penyetoran dana jaminan pelaksanaan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional Pengelolaan Perparkiran dalam pasal 7 ayat (4) dan ayat (3) yang berbunyi, dalam rangka menjamin Pengelolaan dan Pelayanan parkir di dalam ruang milik jalan, maka Pihak Kedua harus memberikan dana sebagai jaminan pelaksanaan yang disetorkan berupa giro pada Bank Nasional/Daerah yang disepakati oleh Para Pihak.

Editor
: Riki
Sumber
: Datariau.com
Punya rilis yang ingin dimuat di datariau.com? Kirim ke email datariau.redaksi@gmail.com