Rapat Anggaran Tertutup, Kasubag Humas DPRD Riau Tuding Wartawan Bisa Mengganggu Jika Meliput

Datariau.com
504 view
Rapat Anggaran Tertutup, Kasubag Humas DPRD Riau Tuding Wartawan Bisa Mengganggu Jika Meliput

PEKANBARU, datariau.com - Kasubag Humas DPRD Riau Raja Faisal menegaskan rapat pembahasan anggaran untuk Rencana APBD Provinsi Riau dilakukan tertutup dari media. Meskipun kebijakan itu bertentangan dengan PP Nomor 45 Tahun 2017 dan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik).

Raja Faisal menyatakan, kehadiran wartawan meliput di dalam ruangan rapat dikhawatirkan mengganggu pembahasan yang dilakukan DPRD Riau bersama OPD Pemprov Riau.

"Sebenarnya kenapa tertutup, karena kalau dibuka nantinya akan mengganggu jalannya rapat, soalnya ini krusial dan yang dibahas sangat banyak," ungkap Raja Faisal kepada wartawan, Jumat (13/11/2020) melalui pesan WhatsApp.

Selain itu, kata Kasubag Humas DPRD Riau, pembahasan tertutup dikarenakan diatur tata tertib dan batas waktu pembahasan yang masih terbatas karena lambatnya dewan mulai membahas RAPBD Riau 2021.

"Ditambah lagi deadline pembahasan APBD 2021 sudah menanti. Nanti setelah pembahasan selesai semua akan di-publikasikan. Lebih ke tata tertib pelaksanaan rapat saja," terang Raja lagi.

Dilanjutkannya, kehadiran wartawan ditakutkan mengganggu jalannya rapat pembahasan rencana APBD Riau 2020. "Kalau semua orang bebas lalu lalang masuk ke dalam pelaksanaan rapat, pasti akan mengganggu jalannya rapat, karena semua harus fokus," dalih Raja.

Padahal, dalam beberapa rapat dewan yang lainnya tidak tertutup dan dewan tidak ada satupun yang menyatakan kehadiran wartawan yang meliput kegiatan rapat mengganggu dan tidak ada satupun anggota dewan yang berani secara tegas menyatakan rapat pembahasan anggaran tertutup.

Bahkan, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Riau Ma'mun Solihin menegaskan, sesuai ketentuan rapat anggaran memang tidak dibenarkan tetutup. "Kalau anggaran itu kan memang harus terbuka," tegas Ma'mun.

Seperti diberitakan sebelumnya DPRD Riau melakukan rapat tertutup dalam pembahasan APBD Riau 2021. Pantauan di DPRD Riau, tampak Komisi V melakukan rapat tertutup Rabu dan Kamis (11-12/11/2020).

Staf Komisi V DPRD Riau mengatakan sesuai dengan perintah Ketua Komisi V DPRD Riau Eddy AM Yatim karena rapat membahas anggaran dengan OPD Pemprov Riau. "Wartawan tidak boleh masuk, itu kata ketua karena rapat ini membahas anggaran," tegas Staf Komisi V DPRD Riau.

Ketua Komisi V DPRD Riau Eddy AM Yatim mempertegas rapat tertutup membahas anggaran, namun tidak menjelaskan dasar kenapa tertutup. Malahan, Politisi Demokrat ini meminta wartawan menanyakan Kabag Persidangan.

"Iya, (rapat) tertutup tanya aja sama orang Kabag Persidangan," ujar Eddy, hanya menongolkan kepalanya dari ruang rapat ke ruang staf Komisi V DPRD Riau, Kamis (12/11/2020).

Kabag Persidangan dan Produk Hukum DPRD Riau Samto SSTP MSi ketika dikonfirmasi menjelaskan, sesuai dengan tata tertib (tatib) DPRD Riau untuk rapat-rapat menjadi kewenangan kesepakatan atau pimpinan komisi.

"Jadi, sesuai tatib seperti itu kalau ditanya sama saya," ujarnya.

Senada dengan Samto, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Riau Ma'mun Solihin menjelaskan, sesuai tata tertib DPRD Riau terkait rapat komisi itu tergantung kepada pimpinan komisi.

"Jadi, bagusnya tanya sama ketua komisi yang berwenang. Tertutup kan bisa saja menyangkut nama orang, kalau anggaran itu kan memang harus terbuka," tegas Ma'mun.

Begitu juga dengan Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto menyatakan pelaksanaan rapat-rapat komisi merupakan kewenangan pimpinan ketua komisi untuk menentukan rapat apakah dilakukan secara terbuka atau tertutup.

"Jadi, saya tidak bisa intervensi karena itu kewenangan ketua komisi," ujarnya.

Kritikan dilontarkan Kordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau Triono Hadi, mempertanyakan alasan kenapa rapat pembahasan anggaran DPRD Riau karena keterbukaan anggaran itu wajib hukumnya sesuai PP 45 tahun 2017 tentang partisipasi publik mengamanatkan, kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan partisipasi publik salah satunya dalam perumusan kebijakan anggaran. Baik dalam proses penyusunan anggaran (di ekskutif) maupun pada saat perumusan regulasi anggaran (perda di legislatif).

"Untuk menjamin terwujudnya partisipasi itu, maka, pemerintah daerah termasuk DPRD diwajibkan untuk mempublikasikan dokumen rencana-rencana tersebut kepada publik secara luas," terang Triono.

Dilanjutkannya, ketentuan-ketentuan itu menunjukkan secara jelas bahwa untuk memastikan ruang publik dalam proses perencanaan dan penganggaran itu harus dilakukan secara terbuka.

"Keterbukaan wajib hukumya dalam seluruh tahapan proses perencanaan dan penganggaran," tegas Triono.

Selain ketentuan lain yang diatur dalam UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) yang juga memadatkan hal yang sama.

"Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah. semakin tertutup atau ditutupi, maka berdampak pada kepercayaan publik yang rendah," lanjutnya.

Mungkin bisa saja, pada rapat-rapat tertentu, DPRD membatasi akses, tapi perlu dicek, dalam tartib rapat DPRD. Apakah ada ketentuan rapat-rapat di DPRD membatasi akses.

"Meskipun misalnya ada ketentuan rapat terbatas, tapi tidak menutup substansi bahwa perencanaan penganggaran harus terbuka," pungkas Triono. (win)

Penulis
: Windy
Editor
: Riki
Sumber
: Datariau.com
Punya rilis yang ingin dimuat di datariau.com? Kirim ke email datariau.redaksi@gmail.com