Pekanbaru Bersampah, Walikota Diminta Copot Kepala DLHK

Datariau.com
157 view
Pekanbaru Bersampah, Walikota Diminta Copot Kepala DLHK
Foto: Ist.
Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru Ida Yulita Susanti SH MH.

PEKANBARU, datariau.com - Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru Ida Yulita Susanti SH MH menilai, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru tidak becus dalam menangani permasalahan sampah di Kota Pekanbaru.

"Terkait persoalan tumpukan sampah yang terjadi sekarang ini adalah murni kelalaian dari OPD bersangkutan yang tidak serius dalam melakukan penanganan sampah ini dengan cara yang benar," kata Ida kepada wartawan, Senin (18/1/2021).

Dikatakan Ida, awal tahun 2021 persoalan tumpukan sampah yang terjadi di Kota Pekanbaru saat ini dinilai telah merugikan masyarakat. Pasalnya, tumpukan sampah tersebut dapat dengan mudah ditemui dibeberapa titik jalan atau sudut kota.

Anggota DPRD Pekanbaru Ida Yulita Susanti mendesak Walikota Pekanbaru agar segera mencopot Agus Pramono dari jabatannya sebagai Kepala DLHK Pekanbaru.

"Copot Kepala Dinasnya. Kita sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Pekanbaru tidak tidur terkait hal ini. Jauh hari sudah kita antisipasi bagaimana kontrak tahun jamak ini berakhir, dengan pola apa penanganan sampah kedepan, dua tahun lalu sudah kita persiapkan," tegasnya.

Menurut Ida, Kepala DLHK Pekanbaru Agus Pramono tidak paham menjalankan fungsi tupoksinya sebagai Kepala Dinas sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010.

"Dalam pedoman pengadaan barang dan jasa yang tertera di Perpres itu sudah mengatur jika terkait persoalan tender untuk item pekerjaan makan minum pasien obat-obatan rumah sakit kemudian cleaning servis atau sampah itu boleh dilakukan penunjukan langsung sebelum tender dilakukan," jelasnya.

"Bagaimana caranya? kontraknya saja yang diatur sebagai kontrak lump sump, artinya berapa yang terangkat, itulah yang dibayar. Jadi, apabila DLHK menyampaikan karena belum ada pemenang lelang, maka berarti Kepala Dinas tersebut tidak tahu menjalani fungsi tupoksi kerjanya," sambungnya.

Selain itu, Srikandi Golkar ini menyampaikan bahwa masih banyak lagi opsi untuk mengelola sampah ini. Ada opsi mengelola dengan pola mengutip dan mengola, atau kembali dikelola oleh masyarakat sendiri.

"Sebenarnya kalau dia punya niat baik, tidak ada yang susah. Opsi-opsi yang kita sampaikan pertama dengan bangun pabrik, kedua sistem KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha), lalu ketiga pedoman pengadaan barang dan jasa diatur, sebelum adanya pemenang tender boleh dilakukan penunjukkan langsung," pungkasnya.

Ida mengatakan bahwa, DPRD Pekanbaru telah membuat dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Pembangunan Industri Kota pada tahun 2018 lalu. Didalam perda tersebut, telah disusun regulasi yang mengatur pola pengangkutan sampah tidak lagi menganut sistem angkat, angkut, buang. Namun memakai pola angkat, angkut, proses.

"Di tahun 2018, DPRD telah membuat Perda RPIK dengan regulasi yang mengatur bagaimana caranya apabila ketika kontrak multiyears ini berakhir. Karena sampah ini bukanlah bencana alam. Tetapi didalam kehidupan kita, pasti akan ada sampah," ujarnya.

Ida selaku Ketua Pansus RPIK pada 2018 lalu mengatakan bahwa apabila DLHK Pekanbaru serius dalam penanganan sampah maka masyarakat luas akan banyak mendapatkan manfaat yang diperoleh dari sampah tersebut.

"Jika konsep awalnya itu angkat, angkut, buang, maka di dalam draf Perda kawasan industri itu berubah menjadi angkat, angkut dan proses, untuk proses pengelolaan sampah itu makanya diperlukan tempat untuk memproduksi sehingga tidak ada lagi sampah yang terbuang, yang basah akan diolah menjadi pupuk organik, lalu yang kering akan dijadikan aspal seperti halnya di Cilegon," paparnya.

Lanjut Ida, jika selama ini pengelolaan sampah dengan sistem multiyears yang menghabiskan anggaran cukup besar, maka dengan adanya Perda RIPK ini malah akan menghasilkan PAD yang dapat bermanfaat oleh masyarakat langsung.

"Kedepannya, jika perda ini diterapkan tentu tidak ada lagi menghabiskan uang ratusan miliar, justru sampah tersebut akan menjadi sumber pendapatan APBD dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi ekonomi masyarakat," terangnya. (end)

Penulis
: Endi Dwi Setyo
Editor
: Riki
Sumber
: Datariau.com
Punya rilis yang ingin dimuat di datariau.com? Kirim ke email datariau.redaksi@gmail.com