Pansus DPRD Matangkan Revisi Perda Ketertiban Umum, Fokus 4 Pasal Sebelum Finalisasi

Ruslan
514 view
Pansus DPRD Matangkan Revisi Perda Ketertiban Umum, Fokus 4 Pasal Sebelum Finalisasi
Foto: Endi Dwi Setyo
Rapat pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

PEKANBARU, datariau.com - Pansus DPRD Pekanbaru menggelar rapat pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Tibum) dan Ketentraman Masyarakat.

Rapat pansus berlangsung di Ruang Paripurna Gedung Balai Payung Sekaki, Senin (6/9/2021).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Robin Eduar didampingi anggota lainnya Arwinda Gusmalina, Indra Sukma, Muhammad Isa Lahamid, Tarmizi Muhammad dan Pangkat Purba


Rapat pansus ini dihadiri oleh Satpol PP Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan, Bidang Hukum Pemko Pekanbaru dan Tenaga Ahli.

Usai rapat, Ketua Pansus Robin Eduar mengatakan bahwa rapat pansus kedelapan kali ini berfokus pada empat pasal yang dinilai butuh waktu untuk dibahas dengan teliti sebelum Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Tibum) dan Ketentraman Masyarakat akan difinalisasi.

Keempat pasal tersebut antara lain Pasal 48 tentang penegakan, Pasal 49 tentang ketentuan penyidik, Pasal 50 tentang sanksi administratif dan Pasal 51 tentang ketentuan pidana.

"Empat pasal ini kita (pansus) bahas dengan teliti karena ini menyangkut pasal-pasal yang sensitif. Jadi ini kita betul-betul bahas teliti sekali lagi," katanya.

Robin berharap pembahasan revisi Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Tibum) dan Ketentraman Masyarakat dapat segera difinalisasi dalam agenda rapat pansus selanjutnya.

"Ini kita sudah pembasahan kedelapan. Mudah-mudahan pembahasan revisi Perda ekali lagi. Dan kita jadwalkan minggu depan pembahasan kesembilan itu langsung finalisasi," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan juga meminta kepada Tenaga Ahli agar menelaah keempat pasal sensitif tersebut dengan teliti dan mendalam.

"Biarlah pembahasan ini terlambat sedikit. Terpenting kita teliti, jangan sampai ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan jangan sampai pula masyarakat yang dirugikan," tutupnya. (endi)

Penulis
: Endi Dwi Setyo
Editor
: Ruslan Efendi
Sumber
: Datariau.com
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar