Komisi IV DPRD Pekanbaru Hearing Dinas PUPR Bahas Program "Kotaku"

Datariau.com
240 view
Komisi IV DPRD Pekanbaru Hearing Dinas PUPR Bahas Program "Kotaku"
Foto: Endi Dwi Setyo
Suasana hearing.

PEKANBARU, datariau.com - Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru menggelar hearing bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru di Ruangan Komisi IV, Selasa (8/12/2020). Rapat dipimpin Roni Pasla didampingi Ketua Komisi IV Sigit Yuwono dan Wakil Ketua Wan Agusti beserta anggota lainnya Ali Suseno, Mulyadi, Nurul Ikhsan, Robin Eduar, Ruslan Tarigan, dan Zulfahmi.

Sementara itu, pertemuan dihadiri oleh Dinas Perkim melalui Kepala Bidang Kawasan Permukiman Suryana Hakim didampingi konsultan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Dalam pertemuan tersebut, Dinas Perkim bersama konsultan Kotaku melakukan ekspos terkait pemukiman kawasan kumuh yang berada di Kota Pekanbaru.



Usai hearing, Roni Pasla mengatakan kegiatan ekspos oleh Dinas Perkim sebagai salah satu upaya untuk menciptakan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan serta menciptakan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

"Hari ini kita rapat bersama Dinas Perkim terkait masalah kawasan kumuh. Memang, berdasarkan dari SK kumuh yang lama, hanya mencakup tiga kecamatan yang termasuk dalam kawasan kumuh. Yakni Kecamatan Tenayan Raya, Rumbai dan Senapelan. Dalam ekspos itu kita mengusulkan kepada pihak Perkim untuk menambah data kawasan kumuh. Sebab, selama ini hanya 897 RT yang masuk ke dalam data Dinas Perkim. Dari 897 itu ada sekitar 287 hektar kawasan kumuh yang ada di Kota Pekanbaru yang sudah terdata," ungkapnya.

Politisi PAN ini meminta Dinas Perkim bersama konsultan Kotaku untuk mendata secara keseluruhan RT yang ada. Hal tersebut untuk mencegah timbulnya kawasan kumuh baru dan menciptakan Pekanbaru sebagai Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

"Karena baru sepertiga yang masuk didalam data mereka (Perkim) maka kita akan kejar dengan mendata beberapa kelurahan dan RT sampai tanggal 30 Desember ini. Dan tadi kita juga mengusulkan untuk menambah semua kawasan yakni 83 kelurahan. Kalau peluang masih ada, apalagi program kawasan kumuh ini menggunakan anggaran dari APBN," terangnya.

Sementara itu, Kabid Kawasan Permukiman Suryana Hakim menyebut kedatangan pihaknya dalam rangka percepatan masalah kawasan kumuh. Ia berkata bahwa pada tahun 2021 Kota Pekanbaru telah menyelesaikan kawasan kumuh.

"Kota Pekanbaru ditargetkan pada tahun 2021 sudah menyelesaikan kawasan kumuhnya berdasarkan SK 878 tahun 2017. Sebab, pemerintah pusat menggesa kita untuk mengubah SK kumuh tersebut dikarenakan rencana dari pusat itu ada penambahan kuota terhdap penanganan kumuh," jelasnya.

Suryana menambahkan, tujuan ekspos oleh pihaknya bersama Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru guna menjalin sinergitas dalam mempercepat kawasan permukiman kumuh.

"Kita datang untuk bersinergi bersama Komisi IV DPRD Pekanbaru supaya percepatan masalah permukiman kumuh di Kota Pekanbaru supaya tidak terlewat adanya kondisi kawasan RT/RW yang masih kumuh," pungkasnya. (end)

Penulis
: Endi Dwi Setyo
Editor
: Riki
Sumber
: Datariau.com
Punya rilis yang ingin dimuat di datariau.com? Kirim ke email datariau.redaksi@gmail.com