Kepala DLHK Tak Hadiri Undangan Rapat Lintas Komisi DPRD Pekanbaru

Datariau.com
150 view
Kepala DLHK Tak Hadiri Undangan Rapat Lintas Komisi DPRD Pekanbaru

PEKANBARU, datariau.com - Rapat lintas antar Komisi I dan III DPRD Kota Pekanbaru sepakat untuk menunda rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan Inspektorat.

Rapat berlangsung di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (19/1/2021).



Rapat antar lintas Komisi I dan III tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Doni Saputra didampingi sejumlah anggota Komisi I lainnya Ida Yulita Susanti, Indra Sukma, Zainal Arifin, Muhammad Isa Lahamid, Firmansyah, Victor Parulian.

Sementara itu, Komisi III DPRD diikuti oleh Ketua Komisi III Yasser Hamidy beserta anggota lainnya Irman Sasrianto, Tarmizi Muhammad, Pangkat Purba, dan Suherman.

Awalnya, rapat lintas antar Komisi I dan III DPRD Pekanbaru telah berencana untuk menggelar rapat dengan mengundang Kepala DLHK Pekanbaru Agus Pramono, BKPSDM, dan Inspektorat.

Namun sayangnya, Kepala DLHK Pekanbaru tidak hadir dan hanya diwakili oleh Sekretaris DLHK Azhar. Hal ini membuat para anggota Komisi I dan III DPRD sangat kecewa dan menyayangkan hal tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Doni Saputra menyayangkan Kepala DLHK Pekanbaru Agus Pramono tidak dapat hadir dalam rapat pertemuan antar lintas komisi.

"Kami (DPRD) tentu berharap kehadiran dari Kadis DLHK. Karena ini rapat lintas komisi, jadi kami sebagai anggota DPRD untuk saling menghargai," ucapnya.



Politisi PAN ini meminta penjelasan sekaligus pertanggungjawaban dari DLHK Pekanbaru terkair viralnya pemberhentian 318 THL yang diputus kontrak kerjanya melalui aplikasi WhatsApp oleh Kadis DLHK Agus Pramono.

"Kita ingin tahu bagaimana sistem kerjasama untuk karyawan THL yang diberhentikan yang berjumlah 318 orang ini. Dalam rapat tadi, alasan yang disampaikan oleh Sekretaris DLHK bahwa umur yang tidak dipekerjakan itu berusia 58 tahun seperti halnya mengikuti umur dari PNS. Di data saya, yang kita temui rekan-rekan komisi ada yang berumur 44 tahun. Jadi, apakah itu menjadi alasan pemberhentian pemerintah tidak memperpanjang kontrak?," jelasnya.

Menurut Doni, dirinya tidak mempermasalahkan jika para THL ingin bekerja diatas batas umur yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

"Kalau umurnya sudah mencapai 58 tahun, itu bisa boleh dibilang memasuki masa tua. Tetapi menurut saya, THL ini sepanjang mereka kuat untuk mau bekerja, apa salahnya mereka bekerja. Toh mereka itu tidak ada masa pensiunnya," terangnya.

Selanjutnya, Doni mengatakan bahwa akan melakukan koordinasi bersama Pimpinan DPRD dan juga Komisi lainnya terkait persoalan viralnya THL yang diberhentikan oleh Kadis DLHK Agus Pramono melalui aplikasi WhatsApp.

"Rapat bersama DLHK ini bisa kami perluas. Kita akan coba diskusi antar lintas Komisi I, III, IV. Bahkan kita akan coba menghadirkan Pimpinan DPRD Pekanbaru," pungkasnya. (end)

Penulis
: Endi Dwi Setyo
Editor
: Riki
Sumber
: Datariau.com
Punya rilis yang ingin dimuat di datariau.com? Kirim ke email datariau.redaksi@gmail.com