DPRD Pekanbaru: Papan Reklame Bando Jalan "Barang Haram" Harus Segera Ditebang

Datariau.com
125 view
DPRD Pekanbaru: Papan Reklame Bando Jalan "Barang Haram" Harus Segera Ditebang

PEKANBARU, datariau.com - Anggota DPRD Kota Pekanbaru Sigit Yuwono meminta dengan tegas agar Pemerintah Kota Pekanbaru segera menumbangkan reklame dalam bentuk bando jalan yang masih ada di Kota Pekanbaru, sebab keberadaan papan reklame tersebut adalah ilegal.

"Karena dipastikan pemilik tidak membayar pajak, karena itu tidak resmi. Kalau tidak resmi, tentu ini barang haram. Disini kami minta ketegasan pemerintah, apalagi setelah ada kejadian pemotongan pohon," kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru tersebut.

Dikatakan Politisi Partai Demokrat itu, jika papan reklame dalam bentuk bando jalan terus dibiarkan, maka akan terus menimbulkan kerugian bagi pemerintah, selain tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak, juga berdampak pada pemandangan dalam kota hingga dibabatnya pohon pelindung di jalanan kota.

"Sama-sama kita tegaskan bahwa bando itu dilarang oleh pemerintah, dan aturannya sudah jelas. Seandainya itu masang iklan juga tidak bisa karena tidak bayar pajak," tegasnya.

Sigit menduga ada pihak-pihak yang dengan sengaja mencari keuntungan sehingga reklame yang sudah lama berdiri tersebut hingga kini urung juga dilakukan penertiban atau pembongkaran.

"Kalau pemerintah tegas tidak akan terjadi pembiaran, karena aturannya sudah sangat jelas bahwa itu dilarang," pungkasnya.

Sebelumnya sebanyak 83 pohon pelindung yang ada di Jalan Tuanku Tambusai dipotong oleh beberapa orang yang mana saat ini juga sudah diamankan oleh Polsek Bukitraya.

Empat pelaku ini memotong 83 pohon yang berupa pohon Gelondongan Tiang sebanyak 48 dan pohon Tabebuya sebanyak 35 pohon.

Pohon-pohon itu sudah dipangkas dan dirusak. Pohon yang sedianya akan memiliki ketinggian 5-7 meter dipangkas menjadi setengah meter hingga 1 meter.

Motif dari pemotongan pohon pelindung jalan ini karena menutup papan reklame di bando jalan.

Padahal, keberadaan bando jalan saat ini sudah tidak diperbolehkan, hal ini tertera pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang pemanfaatan bagian-bagian jalan.

Pada Pasal 18 berbunyi bahwa konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh melintang di atas jalan. (tim)

Punya rilis yang ingin dimuat di datariau.com? Kirim ke email datariau.redaksi@gmail.com