Galeri Foto DPRD Pekanbaru

Komisi IV DPRD Pekanbaru Hearing 4 Kontraktor Bahas Proyek IPAL

Admin
48 view
Komisi IV DPRD Pekanbaru Hearing 4 Kontraktor Bahas Proyek IPAL
Foto: Ist.
Suasana Hearing Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru dengan 4 kontraktor pekerjaan proyek IPAL.

PEKANBARU, datariau.com - Komisi IV DPRD Pekanbaru menggelar hearing atau rapat dengar pendapat (RDP) bersama 4 kontraktor pekerjaan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Kamis (15/4/2021). Permasalahan lambatnya proyek pengerjaan IPAL menjadi agenda pembahasan dalam rapat.

"Seharusnya (IPAL) selesai pada akhir tahun 2020 kemarin. Namun, karena pandemi covid-19 akhirnya di-addendum sampai Desember 2021," kata Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST.

Empat kontraktor proyek IPAL yang dipanggil oleh Komisi IV DPRD antara lain PT Hutama Karya (HK), PT Wijaya Karya (WiKa), PT Pembangunan Perumahan (PP) dan PT Adhi Karya.

Dijelaskan Sigit, tujuan Komisi IV DPRD Pekanbaru memanggil tiga kontraktor IPAL ini salah satunya mempertanyakan masalah kapan target instalasi akan selesai. Lambatnya pengerjaan IPAL tersebut dikarenakan kendala yang ditemukan cukup banyak.

"Salah satu kendalanya itu terjadi di Jalan Rajawali. Kita lihat cukup lama pengerjaannya disitu, rupanya ada kendala pipa bocor. Sampai hari ini kendala itu juga belum terselesaikan karena pipanya itu pipa tua. Tetapi tadi mereka sudah bekerja sama dengan PDAM untuk menyelesaikan masalah pipa bocor itu," jelasnya.

Melihat banyaknya keluhan masyarakat terkait jalan yang tak kunjung diaspal, Sigit menyebut lambatnya pengaspalan tersebut dikarenakan struktur tanah jalan yang labil.

"Lamanya itu karena tanahnya itu labil, jadi belum padat sehingga akhirnya mereka tidak berani nantinya untuk bekerja dua kali. Setelah buru-buru dia mengaspal, akhirnya jalannya anjlok lagi mereka akan aspal lagi, jadi benar-benar harus stabil baru mereka aspal jalan," ungkapnya.

Dikatakan Sigit, didalam kontrak kerja pengerjaan IPAL, untuk lebar jalannya dibawah 5 meter akan diaspal semua. Tetapi, jalan yang lebarnya di atas 5 meter itu hanya jalan yang rusak saja yang dikerjakan seperti di Jalan Ahmad Yani.

Lanjut Sigit, Komisi IV DPRD akan menjadwalkan turun ke lapangan setelah kontraktor telah selesai menggali dan mengaspal jalan.

"Jangan sampai mutu aspalnya itu tidak baik. Jadi kami (Komisi IV) akan turun bersama Dinas PUPR Kota Pekanbaru untuk melihat mutu pengaspalannya seperti apa. Jangan sampai nanti kalau dipakai setahun sudah hancur semua, kita tidak mau seperti itu," tegasnya.

Disamping itu, laporan masyarakat mengenai lalu lintas disekitar penggalian IPAL. Pasalnya, disekitar pengerjaan instalasi tersebut minim adanya rambu-rambu peringatan dilarang melintas dan hanya dikasih berupa police line kecil.

Terkait hal ini, Sigit meminta kontraktor proyek IPAL agar dapat bekerjasama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru untuk mengatur lalu lintas disekitar jalan. Padahal, sebenarnya para kontraktor tersebut sudah menjalin kerjasama dengan Dishub, namun kebanyakan hanya mereka mengatasi sendiri.

"Ya, sangat disayangkan. Kita mintanya kontraktor ini tetap harus menggandeng Dishub untuk menjaga dan memantau arus lalu lintas. Rambu-rambunya agar dipertegas lagi, kalau memang dilarang lewat, ya dilarang lewat. Jadi intinya, kalau mereka hanya memakai karyawan itu ketegasannya kan tidak ada dan kemampuannya juga tidak ada," bebernya.

Selain itu, masalah pembuangan lumpur (sedimen) galian juga menjadi sorotan. Hal ini dikarenakan kontraktor pengerjaan IPAL tersebut membuang lumpur galian langsung ke drainase yang ada di lingkungan masyarakat.

"Jadi mereka (kontraktor) mengakui kesalahannya itu. Akhirnya mereka harus mengembalikan itu semula. Dan sekarang, mereka sudah mulai angsur-angsur kesalahan membuang lumpur galian itu ke parit warga. Itu mereka mengakui telah membuat kesalahan yang fatal," ucap Sigit .

Sigit mengimbau kepada para kontraktor proyek IPAL untuk tidak lagi mengulangi kejadian serupa dengan membuang sedimen galian yang dibuang ke drainase masyarakat.

"Jangan mencari mudahnya saja, sebab ini imbasnya ke masyarakat. Jika terulang, mungkin kami akan laporkan hal ini ke Kementerian PUPR bahwa perusahaan kontraktor IPAL ini wajib diblacklist karena hanya mengejar target dan tidak mementingkan masyarakat banyak," pungkasnya.

Di akhir, Politisi Demokrat ini berharap para kontraktor dapat segera selesai sehingga tidak membuat masyarakat semakin mengeluhkan lambatnya proyek pengerjaan IPAL.

"Ya kita berharap mudah-mudahan ini cepat selesai dan tidak ada kendala lagi. Semoga di tahun 2022, instalasinya itu sudah kelar semua," tutupnya.

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: Judul in <b>/home/u1046844/public_html/datariau.com/theme/detail.php</b> on line <b>294</b><br />


Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Sigit Yuwono ST, saat memimpin dan menyampaikan beberapa keluhan masyarakat terkait pengerjaan IPAL.

Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan memberikan kritikan dan masukan agar proyek nasional ini segera tuntas dan tidak menganggu aktivitas masyarakat.

Suasana saat masing-masing kontraktor mempresentasekan progres pengerjaan IPAL.

Punya rilis yang ingin dimuat di datariau.com? Kirim ke email datariau.redaksi@gmail.com