PEKANBARU, datariau.com - Pemadaman listrik yang terus terjadi setiap tahun di Kota Pekanbaru dan Riau secara umum tidak pernah ada solusi. Masyarakat diminta segera diberi kompensasi.
"Pernah ndak terpikir PLN memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab. Okelah hal-hal yang sistemik dan teknis itu tidak semudah membalik telapak tangan, kalau tidak dimulai PLN maka setiap tahun krisis listrik akan terjadi," ungkap Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Amril, Kamis (8/10/2015).
Dikatakan Roni, PLN juga diminta melakukan survei berapa kerugian masyarakat. "Jangan kerugian PLN saja dihitung, kerugian warga juga, buat permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat," terangnya.
Dikatakan Politisi Partai Golkar ini, bahwa sejak dahulu pihaknya di Komisi IV yang memang mitra kerja PLN telah mempertanyakan dalam rapat kerja (hearing) apakah PLN tidak memiliki perencanaan yang baik untuk mengatasi krisis listrik ini.
"Apakah PLN tidak punya tenaga Litbang pemikir-pemikir teknis yang memikirkan apa langkah strategis agar pemadaman ini tidak ada lagi kedepannya, apakah dengan menginisiasi pemko/pemkab, membuat proposal perencanaan, agar ada kepastian, rencana 25 tahun kedepan, agar konkrit dia," tanya Roni.
Pihaknya menyarankan agar ada konsekuensi yang ditanggung PLN jika pemadaman ini masih saja terjadi bahkan semakin tahun semakin parah. Konsekuensi yang dimaksud yakni dengan memberikan kompensasi tersebut.
"Ndak bisa begitu, masyarakat diminta kewajiban mereka (bayar listrik tepat waktu), tidak ada toleransi, lambat bayar putus, kelebihan bayar tidak dikembalikan, ini konsekuensi BMUN yang monopoli. Tapi masyarakat tetap butuh listrik, kalau kondisi seperti ini kita ingin PLN punya program konkrit dan jelas, jangan sistemik sampaikan, kita ndak mau tahu, masyarakat ndak mau tahu itu," ujar Roni lagi.
Dikatakan Roni, kondisi PLN saat ini pemadaman listrik tetap terjadi di musim apapun. Meskipun hujan maupun kemarau. "Hujan lebat mati juga, kering mati juga, masa sebodoh itu manajemen PLN, memberikan alasan terlalu klaksik yang setiap tahun dialami," terangnya.
Dalam pemadaman yang dilakukan, kata Roni, juga dinilai tidak menentu dan tidak komitmen. "Konsekuensi pemadaman juga ndak jelas, katanya 2 jam ternyata lebih dari itu, saya merasahkan pemadaman 5 jam," terangnya.
Sebenarnya, kata Roni, sejak dahulu PLN telah disarankan agar membuat suatu gebrakan dengan mengadakan genset per kecamatan atau per kelurahan. Sehingga saat pemadaman terjadi, maka genset tersebut nantinya akan mampu menggantikan sementara waktu.
"Jika pemadaman seperti ini terus, berapa banyak sudah perangkat elektronik yang rusak, apa tanggung jawab PLN. Sesekali kita hitung 1 jam padam itu berapa PLN hemat biaya, kita tantang ini lembaga kajian, coba survei, untuk Pekanbaru ini berapa MW ini, kalau mati satu jam berapa devisiasi yang didapatkan PLN, jangan-jangan ini sengaja untuk menutupi kerugian, PLN memang selama ini tidak pernah terbuka," ujar Roni menyayangkan.
Keluhan warga lagi, atas pemadaman yang tidak menentu dan tanpa pengumuman, juga disesalkan Roni. "Jangankan jadwal lagi, iklan juga kecil-kecil, sikit-sikit lagi, tidak nampak. Saya ragukan komitmen PLN itu," tukasnya.
Terkait apa yang dikatakan PLN bahwa telah mengeluarkan pelanggan besar saat beban puncak yakni mall dan hotel, Roni juga meragukan itu karena tidak ada laporan resmi dari PLN dan pembuktian bahwa pelanggan besar itu sudah dikeluarkan.
"Jangan-jangan ada permainan, kita tidak tahu, tidak lihat, kita perlu kunjungi betul gak (sudah dipadamkan)? Dari dulu kan permainannya seperti itu, saya curiga seperti itu. Jangan-jangan ini strategi devisiasi," ujar Roni lagi.
Ditambahkan Roni, atas kondisi PLN ini, maka Komisi IV akan segera memanggil PLN untuk mempertanyakan langsung persoalan listrik yang semakin hari semakin parah. "Oktober ini kita panggil, minggu depan kita agendakan," pungkasnya. (jhb)
