PEKANBARU, datariau.com - Banyaknya bangunan berdiri di Kota Pekanbaru, terkesan mudah dalam mendapatkan izin tanpa memperhatikan dampak lingkungan, membuat DPRD Kota Pekanbaru khawatir karena tak adanya pengaturan untuk mendirikan bangunan tersebut. Maka, Pemko Pekanbaru diminta untuk memperketat izin mendirikan bangunan.
Anggota DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal MM, mengatakan bahwa selama ini Pemko dinilai terlalu bebas memberikan izin terhadap bangunan terutama bangunan ruko yang berdampak merusak lingkungan serta merugikan masyarakat.
"Kita minta izin bangunan ini diperketat, artinya setiap izin harus dikroscek. Jika berdampak kepada masyarakat maka izin jangan diberikan," ungkap Nofrizal, Rabu (10/9/2014).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebutkan, konsep pembangunan ruko di tengah kota dianggap dapat mempersempit ruang terbuka publik. Ditambah lagi, saat ini perizinan antara hotel dan ruko hampir tidak ada bedanya. Ironisnya lagi kata Nofrizal, pemberian izin bahkan ditunggangi oleh segelintir oknum yang mencari keuntungan semata di dinas terkait.
"Selama ini tampak tak ada konsep yang jelas. Kantor seperti apa, ruko seperti apa. Pembangunan ruko saya lihat cuma ada di Kota Pekanbaru. Saya lihat di daerah lain tidak ada. Nanti ketika mencari ruang publik untuk masyarakat, pemerintah kebingungan karena lahan sudah tidak ada dan habis hanya untuk pembangunan ruko," terangnya.
Ditambahkan Nofrizal, jika memang Kota Pekanbaru ingin berkembang menjadi kota metropolitan yang madani, maka pemerintah harus mulai merancang ruang publik di tengah kota agar bermanfaat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan hanya sekedar mengedepankan pemasukan yang hanya menguntungkan sekelompok orang saja.
"Kita inginnya seperti di daerah Jawa sana ada alun-alunnya. Digunakan untuk masyarakat. Kalau mau mencontoh, contohlah yang baik. Percuma saja berkunjung ke daerah lain tapi realisasinya tidak diterapkan," ulasnya. (*)
