PEKANBARU, datariau.com - Kondisi listrik saat ini dinilai semakin memprihatinkan, setelah subsidi dicabut dan tarif dasar listrik naik, pelayanan ternyata semakin buruk ditandai dengan seringnya listrik padam, bahkan beberapa kantor PLN diserbu massa.
Terkait persoalan ini agar tidak berlarut, DPRD Riau memanggil hearing (rapat kerja) dengan PLN Wilayah Riau Kepulauan Riau (WRKR) di gedung DPRD Riau, Jumat (2/6/2017) pagi tadi.
PLN saat hearing dengar pendapat dengan Anggota Komisi D DPRD Riau berjanji tidak akan melakukan pemadaman listrik secara bergilir.
"Kendala terjadinya pemadaman diakibatkan banyak hal, diantaranya pemindahan jalur dan perbaikan seperti di Panam tanggal 29 Mei yang lalu," jelas Dwi Suryo Manager Teknis PLN WRKR, kepada Anggota Komisi D DPRD Riau dalam rapat itu.
Menurut Dwi, kendala pemadaman diakibatkan adanya kerusakan dan perbaikan. Kemungkinan maksimal jika terjadi pemadaman paling lama 3 jam.
Mendengar jawaban ini, tampak pihak legislatif kurang puas dan menginginkan agar ada rapat lanjutan nantinya dengan menghadirkan Manager PLN WRKR. Seperti disampaikan Ketua Komisi D Hardianto, meminta kepada PLN untuk bisa menghadirkan Manager PLN.
Sementara itu Asri Auzar, Anggota Komisi D mengkritisi naiknya biaya dasar listrik, sementara pelayanan yang tidak sesuai dengan kenaikan dan juga mengenai ganti rugi pohon yang ditumbangkan PLN.
Lain lagi Sumiyanti yang menyoroti terkait informasi yang disampaikan ke masyarakat selama ini dinilai informasi pemadaman sudah jarang diumumkan.
