Soal Janggal Tes Kebangsaan Pegawai KPK, Ada Pimpinan FPI

@ruslandatariau
47 view
Soal Janggal Tes Kebangsaan Pegawai KPK, Ada Pimpinan FPI
Foto: Net

DATARIAU.COM - Tes wawasan kebangsaan untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai janggal. Salah satu pertanyaan dalam tes itu disebut memuat soal pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Puluhan pegawai KPK tak lolos dalam ujian tes tersebut. Salah satunya penyidik senior KPK Novel Baswedan yang tengah menangani kasus-kasus penting.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari yang mendapatkan bocoran soal tes dari peserta mengatakan, kejanggalan pertama terletak pada dasar hukum tes syarat alih status kepegawaian itu.

Tes tersebut, kata Feri, tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK, melainkan hanya berdasar pada peraturan Komisi.

KPK telah menerbitkan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Dalam Perkom ini diatur syarat menjadi ASN adalah pegawai KPK tidak boleh terlibat organisasi terlarang.

"Muatannya lebih banyak kepentingan pimpinan KPK dibandingkan kepentingan undang-undang," kata Feri saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (4/5).

Kejanggalan kedua, kata Feri, pertanyaan-pertanyaan pada tes kebangsaan ini berkaitan dengan pandangan pegawai KPK terhadap program pemerintah. Bahkan ada pertanyaan yang menyinggung FPI yang telah resmi dilarang pemerintah pada akhir 2020, hingga pertanyaan terkait pemimpin FPI Rizieq Shihab.

"Harus diingat, secara politik pegawai KPK harus independen. Menanyakan itu seolah-olah ingin menggali sudut pandang politik dari pegawai KPK," ujar Feri.

Sementara, pertanyaan tentang pandangan pegawai KPK terkait program-program pemerintah tidak semestinya diajukan. Sebab, menurutnya, bukan tidak mungkin sejumlah program pemerintah merupakan bagian dari sasaran upaya pemberantasan korupsi.

"Sehingga tidak boleh terkesan mendukung atau tidak mendukung program tertentu dari pemerintah," tutur Feri.

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari saat menjadi narasumber dalam diskusi publik terkait presidential threshold di Aula Muhammadiyah. Jakarta, Selasa, 31 Juli 2018.Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Kejanggalan ketiga, selama ini peserta ujian telah melewati banyak tes untuk bisa menjadi pegawai KPK. Karena itu, kata Feri, tes tersebut merupakan bentuk kesewenang-wenangan pimpinan KPK.

Apalagi, menurutnya, beberapa peserta tes merupakan calon pemimpin KPK seperti Sujarnako dan Giri Supardiono.

"Mereka sudah lolos tes hingga ke tahap akhir yang artinya mereka sudah lolos tes kebangsaan," kata Feri.

Kejanggalan keempat, lanjut Feri, tes tersebut tidak meloloskan penyidik yang sedang menangani kasus megakorupsi. Salah satunya kasus korupsi bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19.

Selain itu, peserta yang tidak lolos adalah penyidik yang menangani kasus-kasus penting. Salah satunya, Novel Baswedan.

Feri juga menyoroti pegawai yang tidak lolos tes kebangsaan adalah mereka yang menempati posisi penting di KPK. Dia mengatakan hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa tes tersebut merupakan bagian dari rencana besar dalam melemahkan upaya pemberantasan korupsi setelah UU KPK direvisi pada 2019 lalu.

"Artinya tes itu berupaya menyingkirkan orang-orang penting di KPK dan kuat dugaan itu bagian dari rencana yang besar untuk meruntuhkan KPK mulai dari undang-undang hingga kemudian kualitas kepegawaian," jelasnya.(*)

Sumber
: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210504122112-12-638285/janggal-tes-kebangsaan-pegawai-kpk-ada-soal-rizieq-shihab
Punya rilis yang ingin dimuat di datariau.com? Kirim ke email datariau.redaksi@gmail.com