Pijar Melayu Pertanyakan Statement Anggota DPRD Riau Soal Sembako Perusahaan

Admin
100 view
Pijar Melayu Pertanyakan Statement Anggota DPRD Riau Soal Sembako Perusahaan

PEKANBARU, datariau.com - Upaya Pemprov Riau melalui Disnakertrans, Disbun dan DLHK membantu sembako yang dihimpun dari perusahaan untuk masyarakat tak mampu dipersoalkan beberapa pihak.

Salah satunya adalah Anggota DPRD Provinsi Riau dari Komisi V, Kasir, dengan statement sembako yang dihimpun dari perusahaan itu mesti berbadan hukum. Pernyataan tersebut disampaikan dan dimuat salah satu media online Riau pada 9 Mei 2021. Hal ini mendapat sorotan dari Lembaga Pijar Melayu.

Direktur Eksekutif Pijar Melayu Rocky Ramadani menyayangkan ada pihak mempersoalkan upaya yang dilakukan Pemprov Riau dalam menghimpun sembako dari perusahaan yang diperuntukkan untuk masyarakat tak mampu terdampak Covid-19 di Riau.

“Masa untuk masyarakat Riau yang tidak mampu saja dipolemikkan apalagi ini di tengah pandemi covid 19. Memangnya ada aturan yang dilanggar bila Pemprov Riau minta sembako ke perusahaan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tak mampu," kata Rocky kepada datariau.com dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (11/5/2021) malam.


Dikatakannya, jika aturan yang dilanggar Pemprov Riau, Rocky minta DPRD Riau khususnya yang mengeluarkan statement tentang sembako ini, untuk menyampaikannya ke publik agar semua tahu adanya aturan itu.

"Justru menurut saya langkah Pemprov Riau meminta perusahaan berkontribusi memberikan sembako kepada masyarakat tidak mampu sudah tepat. Perusahaan ini terkadang bila tak diminta juga takkan memberikan," ujar Rocky.

Dia juga menilai lucu bila wakil rakyat berbicara belum ada badan hukum dalam membantu warga tak mampu terdampak covid 19. Sementara pernyataan ketua KPK RI Komjen Pol Firli Bahuri dalam media online pada 15 April 2020 menyampaikan bahwa sumbangan bantuan bencana dalam berbagai bentuk sepanjang ditujukan kepada kementerian/lembaga/pemda maupun institusi pemerintah lainnya, bukan termasuk gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B UU Tipikor.


“Harusnya kita bersyukur bila OPD di Pemprov Riau peduli dengan masyarakat tak mampu sekalipun sembako itu didapat dari perusahaan. Mestinya yang dilakukan oleh DPRD mengawasi pendistribusian sembako itu, apakah sudah tepat sasaran penerimanya atau belum,” pungkas Rocky. (ril)