Perusahaan Pengangkut Limbah 3 Rumah Sakit di Pekanbaru Masih Gunakan Dokumen Manifest Manual, DLHK: Itu Sudah Tidak Berlaku

Datariau.com
525 view
Perusahaan Pengangkut Limbah 3 Rumah Sakit di Pekanbaru Masih Gunakan Dokumen Manifest Manual, DLHK: Itu Sudah Tidak Berlaku
Foto: Windy
Pengawas Lingkungan Hidup Wilayah II, Arif.

PEKANBARU, datariau.com - Perusahaan PT Tenang Jaya Sejahtera yang bergerak dalam bidang industri Jasa Pengangkutan dan Pengumpulan serta Pengelolaan (Pengolahan dan Pemanfaatan) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sebagai pihak ketiga tiga rumah sakit di Pekanbaru yaitu RS Syafira, RS Awal Bros dan RS Ibnu Sina, diduga masih menggunakan dokumen lama yang sudah tidak berlaku.

Kepala Seksi Wilayah II Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alfian, dikonfirmasi datariau.com melalui Pengawas Lingkungan Hidup Wilayah II Arif, Rabu (7/4/2021) menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tentang Pengangkutan Limbah B3, setiap perpindahan Limbah B3 harus memiliki catatan satu dokumen disebut manifest di dalam LHK P.4 ini hanya dikenal manifest dengan aplikasi Siraja Limbah'.

"Saat ini berdasarkan Permen LHK P.4 tidak dikenal lagi manifest manual dan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan sendiri tidak mencetak barcode sendiri-sendiri yang biasanya dipasangkan pada manifest manual, yang kita sekarang dikenal manifest elektronik, seandainya ada ditemukan pengangkutan Limbah B3 masih menggunakan manifest manual kami akan cek kebenarannya," terang Arif saat ditemui di kantor DLHK Pekanbaru.

Sedangkan PT Tenang Jaya Sejahtera dalam melakukan pengangkutan terhadap penghasil Limbah B3 karakteristik infeksius kepada tiga rumah sakit untuk dikirim ke Plant Kampar Jalan Lintas Simpang Gelombang KM 15, Kota Garo, Tapung Hilir Kabupaten Kampar guna dikumpulkan, tanpa menggunakan dokumen Festronik Manifest melainkan menggunakan dokumen manifest manual serta dokumen Kementrian Perhubungan Direktorat Kementerian Perhubungan Darat yang sudah tidak berlaku, hal ini terpantau pada Selasa 26 Januari 2021 lalu.

"Kami akan membuat laporan data berita acara terkait temuan itu, kemudian kami lakukan analisis yuridis dengan adanya potensi pelanggaran administratif, kami akan berikan sanksi administratif, akan ditindaklanjuti dalam waktu dekat," tegas Arif. (win)

Penulis
: Windy
Editor
: Riki
Sumber
: Datariau.com
Punya rilis yang ingin dimuat di datariau.com? Kirim ke email datariau.redaksi@gmail.com

Berita Terkait

Komentar