Penasehat Hukum Sebut Penetapan Tersangka Kepala BPKAD Kuansing Cacat Hukum

Admin
664 view
Penasehat Hukum Sebut Penetapan Tersangka Kepala BPKAD Kuansing Cacat Hukum

KUANSING, datariau.com - Penasehat Hukum tersangka Tindak Pidana Korupsi SPPD Fiktif tahun anggaran 2019 di BPKAD Kuansing yakni Kepala BPKAD H alias K, Rizki Junianda Putra SH MH membantah tudingan Kepala Kejaksaan Negeri Hadiman SH MH, terkait kewenangan audit kerugian negara.

"Terkait adanya perluasan kewenangan Penyidik Kejaksaan untuk melakukan audit kerugian keuangan negara, kami membantah hal tersebut," kata Penasehat Hukum tersangka H alias K, Rizki Junianda Putra SH MH, Jumat (2/4/2021).

Rizki Junianda Putra menyayangkan sikap Kajari Kuansing yang membahas persoalan perluasan kewenangan penyidik kejaksaan tersebut melalui media online, mengapa Kajari Kuansing pada saat sidang berlangsung tidak duduk di kursi pemohon lalu kemukakan persoalan tersebut dan sampaikan di muka persidangan.

"Jangan hanya duduk di kursi pengunjung jadi penonton lalu membuat opini di media, justru hal itu memperlihatkan termohon tidak menguasai materi dan terkesan tidak ada kesiapan dalam menghadapi persidangan," kata Rizki Junianda Putra.

Terkait Penyidik Kejari Kuansing yang menetapkan tersangka dengan berpedoman pada Suja Jaksa Agung nomor: B-22/suja/A/02/2021, menurut Rizki Junianda Putra adalah tidak tepat. Karena yang menjadi rujukan Suja tersebut bukanlah amar putusan MK nomor 31/PUU-X/2012, melainkan hanya kutipan pertimbangan Hakim MK yang termuat dalam putusan MK nomor 31/PUU-X/2012.

"Dimana pertimbangan itu bukanlah hal yang mengikat secara hukum, jadi tidak ada kewajiban bagi penyidik untuk mengikuti pertimbangan tersebut. Terlebih pertimbangan hukum dari suatu putusan tidak semuanya merupakanratio decidendi(pertimbangan hakim yang menjadi dasar memutus perkara) dari putusan tersebut. Namun, dibutuhkan ketelitian untuk menemukan ratio decidendidalam suatu putusan sebagai dasar dalam masalah dan fakta yang sama mengambil keputusan yang konsisten di kemudian hari," urainya.

Kemudian dalam Sema nomor 4 tahun 2016, lanjut Rizki Junianda Putra SH MH, telah jelas diatur bahwa dalam rumusan kamar pidana angka 6 disebutkan instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara.

"Dengan demikian, ini sudah sangat jelas penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Kuansing cacat hukum dan tidak berdasar, karena dalam pembuktian di persidangan penyidik hanya mengajukan bukti kerugian negara dari audit internal saja, dan itu tidak ada dasar hukumnya, dan jika itu dibenarkan, dimana dasar hukumnya itu tertuang?" tegasnya.

"Kami menyampaikan ini agar seluruh masyarakat mengetahui secara hukum bagaimama proses penyelidikan dan penyidikan terhadap H. Sehingga apa yang dilakukan Penyidik Kejari Kuansing patut demi hukum untuk dibatalkan. Sebaiknya pihak termohon juga harus update terkait putusan-putusan MK terbaru mengenai ini," pungkasnya. (jss)

Penulis
: Jekha
Editor
: Riki
Sumber
: Datariau.com
Punya rilis yang ingin dimuat di datariau.com? Kirim ke email datariau.redaksi@gmail.com