Menganalisa Sebab Akibat Defisit, Mari Kita Diskusikan Lewat Link RPT

Samsul
50 view
Menganalisa Sebab Akibat Defisit, Mari Kita Diskusikan Lewat Link RPT

DATARIAU.COM - Negeri 1999 Suluk, Masyarakat Rokan Hulu (Rohul), Riau, saat ini mungkin sudah terbiasa mendengar kata defisit, karena kata defisit itu menjadi sering terdengar diucapkan di ruang publik oleh pejabat pemerintah dan masyarakatnya. Setidaknya dalam 3 tahun terakhir. Kok bisa begitu ?.

Iya, kata defisit menjadi trend di Rokan Hulu sejak keuangan pada APBD Kabupaten berjuluk Negeri Seribu Suluk itu goncang dari tahun 2018, 2019 dan 2020. Atau istilah kerennya APBD Rohul Mencetak Hattrik.

Lalu, apa sih makhluk yang bernama Defisit itu ?. Apa penyebabnya ? Bagaimana cara mengatasinya ? Dan Bagaimana Pula Akibatnya kalau tidak bisa diatasi ?,

Untuk menjawab pertanyaan itu dan membahas hal Defisit ini secara mendalam, Tim Link Rpt sengaja melakukan serangkaian wawancara dan diskusi dengan politisi, Rusli S Sos Ketua Harian Partai Golkar Rohul, yang juga mantan anggota DPRD dua periode Dan Teddy Mirza Dal, Ketua DPD Partai Nasdem yang juga mantan Ketua DPRD Rohul 2004-2009 yang juga mantan anggota DPRD 3 Periode.

Selain itu, Link Rpt juga mewawancarai Joni Muchtar SE Ak MSi, mantan pejabat sarat pengalaman pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset (DPKA) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Rohul serta Plt Kepala Bapenda Rohul 2017 yang pernah mencatat prestasi Meningkatkan PAD Rohul mencapai Rp.190 M

Semua rangkuman diskusi dan wawancara itu disatukan dalam tulisan berikut ini.

Defisit adalah ketika jumlah belanja lebih besar dari pendapatan pada tahun yang sama. Hal itu sah dan boleh boleh saja.

Akan tetapi defisit itu tidak boleh terjadi apa bila diakibatkan oleh kesalahan dari asumsi pendapatan yang di tetapkan oleh pemerintah daerah. Sehingga

Dari hal tersebut pula, masyarakat bisa mengetahui dan menilai kemampuan pemerintahnya dalam mengelola keuangan daerah atau tidak.

Kalau kita kilas balik pada pemerintah sebelumnya, Kabupaten Rohul juga pernah mengalami defisit keuangan/APBD, yakni pada pemerintahan Achmad, malah sebanyak dua kali yaitu tahun 2010, dan 2015.

Namun, defisit pada saat itu memang murni disebabkan oleh ditundanya transfer Dana Bagi Hasil Minyak Gas Bumi (DBH Migas) dari pusat ke daerah Rohul.

Tapi, Bupati Achmad saat itu Piawai mengendalikan defisit itu, buktinya walaupun defisit, operasional OPD dan kebutuhan dasar masyarakat tetap bisa di penuhi, sementara kegiatan yang menjadi hutang, dapat di selesaikan dengan baik sesuai rencana.

Dana tunda bayar tersebut, pada akhirnya juga di transfer oleh pusat sesuai dengan ketentuan, sehingga Pemda Rohul saat itu juga mampu mengendalikan pertumbuhan ekonomi dengan baik dan meningkat.

APBD di zaman pemerintahan Achmad juga tidak terlalu besar, hanya berkisar sekitar Rp 1,4 Triliun, namun bisa di lihat hasilnya secara nyata dengan selesainya proyek kebanggaan, diantaranya Islamic Center, Pasar Modern dan Gedung Daerah.

.

Achmad juga berhasil membuka infrastruktur jalan , jembatan, puskesmas, sekolah secara masif, artinya defisit saat itu bisa terkendali dan dikelola dengan baik.

Sejalan dengan itu visi misi pembangunan juga bisa di capai walaupun belum sempurna dan angka defisit tersebut juga masih dalam angka rasio wajar.

Terkait defisit Rohul yang terjadi sejak 3 tahun terakhir, salah satu penyebabnya, diakui atau tidak adalah asumsi pendapatan yang dibuat Pemerintah daerah saat ini dinilai kurang realistis, sehingga menyebabkan pula defisit yang terjadi tidak terkendali.

Salah satu indikator tidak terkendalinya defisit saat ini adalah realisasi pendapatan dibandingkan dengan belanja sangat jauh, hal itu bisa kita lihat pada defisit 2019 yang mencapai Rp.200 M.

Akibatnya bisa dilihat APBD mengalami rasionalisasi samgat besar. Buktinya saat ini belanja operasional OPD - OPD minim sehingga OPD sangat sulit untuk melaksanakan Tupoksi mereka masing-masing.

Demikian pula bagi para ASN dan Honorer Pemkab Rohul, sangat susah untuk memenuhi tambahan penghasilan ASN.

Sejak tiga tahun ini pula secara berantai, hutang kepada pihak ketiga terjadi setiap tahun, berharap pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat ini juga tidak menggembirakan, padahal saat H Suparman memimpin Rohul selama 10 bulan tahun 2016, PAD naik secara signifikan, namun setelah itu tidak ada perkembangan lagi sampai saat ini.

Jika suatu daerah mengalami defisit keuangan, sebaiknya Pemda setempat mengurangi lelang kegiatan infrastruktur, karena hal itu di pastikan akan menjadi hutang dan menjadi beban kembali untuk APBD tahun berikutnya, alasannya jelas Karena pemda tidak diperbolehkan melelang kegiatan yang tidak terjamin dananya ada dalam ABPD.

Selain itu, jika lelang itu dipaksakan, akibatnya akan sangat fatal karena bisa di pastikan akan merugikan pihak ketiga atau rekanan, tidak adanya jaminan pembayaran.

Pemerintah tidak boleh sembrono dalam mengasumsi kan pendapatan, angka asumsi harus mempunyai dasar yang kuat, baik itu Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri, angkanya juga tidak boleh jauh melebihi yang ditetapkan oleh pusat.

Bukti kongkritnya, pada tahun 2019, akibat defisit yang dialami APBD Rohul, penyaluran Alokasi dana desa pun tidak terpenuhi oleh pemda.dan meninggalkan hutang terbesar sepanjang sejarah Rohul berdiri yaitu lebih dari 65 M. Sehingga menyebabkan Rohul menjadi daerah yang keuangannya paling tidak sehat se Provinsi Riau.

Seharusnya defisit itu sudah bisa di ketahui pada akhir semester pertama berjalannya APBD. Ketika di estimasi adanya defisit yang besar, maka harus segera di ambil langka langkah yang kongkrit, seperti menunda pelelangan proyek atau menghemat belanja yang di anggap tidak prioritas, dan menghitung secara detail belanja perperiodik dan mulai mengendalikan belanja OPD secara bertahap.

Pada saat situasi sulit daerah itulah perlunya kepiawaian manajemen pemerintahan seorang kepala daerah, disamping Tim Anggaran yang sudah ada. Dia harus paham tentang pengelolaan keuangan dan segera membuat kebijakan keuangan strategis mengatasi defisit tersebut,

.

Jika kebijakan strategis itu tidak segera dilakukan Kepala Daerah, maka dipastikan krisis keuangan mengkhawatirkan pasti terjadi, defisit tidak terkendali, hutang kepada pihak ketiga pun tidak bisa dihindari bahkan kesejahteraan ASN juga terkena imbasnya.

Bagaimanapun masyarakat juga harus di beri pengetahuan tentang apa itu defisit, sehingga masyarakat semakin cerdas dan bisa lebih mengontrol pemerintah. Lalu bagaimana mengatasi defsit ? Tulisan bagian lainnya akan memuat wawancara khusus cara mengatasi defisit itu sendiri.(ril)

Punya rilis yang ingin dimuat di datariau.com? Kirim ke email datariau.redaksi@gmail.com