Kepala Desa di Kepulauan Meranti Resah, Ada Pemotongan Saat Pencairan Gaji

@ruslandatariau
168 view
Kepala Desa di Kepulauan Meranti Resah, Ada Pemotongan Saat Pencairan Gaji
Ilustrasi (Foto: Syahputra)

MERANTI, datariau.com - Sejumlah kepala desa di Kepulauan Meranti merasa diperas oleh oknum di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti saat melakukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk gaji.

Dimana untuk sekali pencairan, setiap desa dipatok sebesar Rp 800 ribu per desanya.

"Kami diminta nyetor Rp 800 ribu untuk melancarkan pencairan itu. Alasannya duit itu untuk dia dan pegawai-pegawai di dalam kantor itu," kata salah seorang kepala desa di Kecamatan Tasik Putripuyu, Kamis (24/9/2020) malam.

Dikatakan sejumlah desa di Kecamatan Tasik Putripuyu itu sudah menyepakati dalam sebuah rapat dan memutuskan hanya sanggup memberikan Rp 250 ribu saja sebagai ganti uang lelah telah memeriksa dan mempersiapkanadministrasi.

"Kami itu sanggup bantu, bukan tak bantu, rencana kami kan hanya Rp 250 mengingat potongan banyak betul. Gaji kami pun sudah terpotong berapa bulan dan sudah tidak terima sangat lama karena defisit. Anggaran itu keluar untuk tiga bulan gaji, kalau dia minta Rp 800 ribu terpangkaslah gaji anggota saya. Ini bukan kewajiban, cuma ini ada semacam pemerasan. Kalau desa-desa lain itu membayar tapi kalau kami tidak, dan hanya sanggup Rp 250 ribu saja," kata dia.

Ditambahkannya, untuk Kecamatan Tasik Putripuyu baru satu desa yang menyetor dan ini dianggap sudah melanggar kesepakatan di dalam rapat.

"Kalau di Kecamatan Tasik Putripuyu ini yang nyetor hanya kepala Desa Mengkopot. Nampak betul dia mau membelakangi kami, padahal kita sudah komitmen dalam rapat kemaren, dan Rp 250 ribu itulah sesuai kemampuan dan seikhlasnya kami. Kalau sudah dipatok begitukan pemerasan jadinya, kasihan desa-desa yang lain. Kalau Rp 800 ribu dikalikan 96 desa berapa banyak duit yang didapatkan," ujarnya.

Diceritakannya jika setiap kali pencairan di kantor tersebut, sejumlah desa dipastikan akan memberikan sejumlah uang sebagai ungkapan terimakasih.

"Awalnya kami kan pernah juga ngasi pas ada kegiatan banyak sebagai rasa terima kasih. Biasalah kadang ngasi lebih kadang sampai Rp 500 ribu.

Tapi untuk tahun ini kami tidak bisa, karena cuma gaji doank kalau bahasa Jakartanya. Kalau di kami ini proposal tidak ada masalah lagi, ini pasti ada apanya. Jahat betul ibuk ni," pungkasnya.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Alamsyah Mubarak menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan hal tersebut. Bahkan dia sudah mewanti-wanti akan hal tersebut dengan menghui ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kepulauan Meranti untuk tidak memberikan uang setiap kali pencairan.

"Kita tidak pernah melakukan hal itu, jikapun ada maka itu adalah oknum bukan dari instansi. Saya juga sudah menyampaikan kepada ketua Apdesi untuk tidak memberikan uang jika setiap kali ada pencairan," kata Mubarak, Jum'at (25/9/2020).

Sementara itu, Kasubag Keuangan BPKAD Kepulauan Meranti, Fitrianingsih membantah adanya patokan uang setoran tersebut.

"Tak ada patokan seperti itu. Sampaikan pada kades itu ada tak saya mempersulit, karena saya dengar kemarin itu bahasanya kalau tidak disetor tidak dicairkan. Coba dicek di ruangan saya ada tak berkas ADD yang tidak diproses, coba lihat," ujarnya.

Wanita yang akrab disapa Neneng itu mengaku tidak ada mempersulit desa maupun mematokkan tarif tersebut, malah membantu desa apa yang menjadi kendalanya yang tidak bisa dilanjutkan saat proses pencairan ADD tersebut.

"Saya tidak pernah menyampaikan berpatokan-patokan kayak gitu, suruh aja kadesnya datang ke saya, gak usah ngomong di luar sana begini begitu, saya aja tidak pernah bertemu yang namanya selain Kades Mengkopot yang tanda tangan di depan saya kemarin, Kades Tanjung Padang yang kemarin juga tanda tangan di depan saya, selain itu gak ada," tegas Neneng.

Saat dicerca wartawan dengan sejumlah pertanyaan terkait uang patokan tersebut, Neneng kembali menegaskan dan minta pembuktian jika memang ada praktek tersebut. (*)

Sumber
: goriau.com
Punya rilis yang ingin dimuat di datariau.com? Kirim ke email datariau.redaksi@gmail.com