Bupati Meranti Hadiri Rapat Penanggulan Kemiskinan Daerah

Datariau.com
90 view
Bupati Meranti Hadiri Rapat Penanggulan Kemiskinan Daerah

KEPULAUAN MERANTI, datariau.com - Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil hadiri Rapat TKPK yang bertugas sebagai Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau LP2KD sekaligus Penandatanganan Nota kesepahaman bersama dalam bidang pelayanan hukum di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (12/4/2021).

Dalam acara tersebut Bupati Meranti H Muhammad Adil mengatakan bahwa, kemiskinan merupakan masalah sosial yang masih menjadi isu utama meskipun menunjukkan penurunan selama 5 tahun terakhir. Namun tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti masih jauh di atas rata-rata Nasional dan Provinsi Riau, yaitu 25,28% pada tahun 2020.

"Saat ini kita mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional dan diperburuk dengan situasi pandemi covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun. Kondisi tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang sebelumnya tidak masuk kategori miskin menjadi miskin atau rentan miskin karena kehilangan pekerjaan dan juga kehilangan sumber pendapatan," terangnya.

Selanjutnya strategi percepatan penanggulangan kemiskinan selama ini dilakukan dengan cara pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha mikro dan kecil serta sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

"Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial mempunyai Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Penerima Bantuan Iuran Kesehatan (PBI) yang mekanisme penyalurannya berdasar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," jelas Bupati.

Namun, lanjutnya, penurunan angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti belum cukup signifikan dan masih jauh dari target yang dibebankan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kepulauan Meranti 2005-2025. Hal ini ditenggarai salah satunya karena data masyarakat miskin selama ini hanya berasal dari satu sumber data yaitu DTKS. Padahal, data kependudukan adalah data yang dinamis karena setiap hari akan ada perubahan karena kelahiran atau kematian penduduk.

"Sementara itu, alokasi penerima manfaat dari Pemerintah Pusat masih terbatas sehingga masih ada masyarakat miskin yang tidak dapat menerima manfaat karena tidak termasuk di dalam basis data DTKS. Percepatan penurunan angka kemiskinan juga menjadi sasaran utama dalam Program Prioritas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2021-2026," beber Bupati.

Pemerintah Daerah telah merencanakan alokasi anggaran untuk mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan seperti meningkatkan pembiayaan kesehatan dengan alokasi dana APBD, memberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi, pelatihan dan perluasan kesempatan kerja, serta pembangunan berbagai sektor yang berkaitan erat dengan lapangan pekerjaan keluarga miskin seperti sektor pertanian dan sektor perikanan.

"Selain itu, kami juga mencanangkan “Program Ketuk Pintu Layani Dengan Hati” sebagai salah satu Program Prioritas daerah untuk meningkatkan perbaikan pelayanan publik sebagai upaya mencapai Good Governance dengan mendekatkan pelayanan kepada setiap lapisan masyarakat," jelasnya.

Tantangan yang dihadapi dalam usaha percepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti salah satunya karena penetapan fokus dan lokus penganggaran yang tidak disesuaikan dengan permasalahan kemiskinan di masing-masing wilayah. Adanya ego sektoral, bidang dan urusan masih mewarnai dalam penetapan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Kondisi tersebut, diperparah pula oleh kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari pulau-pulau dan kondisi daratan yang didominasi oleh gambut sehingga mengakibatkan biaya pembangunan menjadi lebih besar dan pembangunan tidak merata.

Selain itu, belum maksimalnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi bantuan sosial mulai dari pendataan, verifikasi dan validasi mengakibatkan bantuan yang dialokasikan tidak tepat sasaran dan diterima oleh mereka yang tidak berhak menerima manfaat.

"Saudara-saudara, hadirin yang saya hormati, kedepan, saya harapkan dengan adanya Nota Kesepahaman di bidang hukum dengan pihak Kajari dan Kapolres, dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum salah satunya untuk menindak oknum petugas atau aparatur di semua tingkatan baik di desa, kecamatan atau kabupaten yang memalsukan data penerima manfaat bantuan sosial," janji Bupati.

"Sehingga alokasi bantuan dapat diterima oleh masyarakat miskin yang berhak dan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Bapak, Ibu dan Hadirin yang saya muliakan, Akhirnya, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir pada rapat hari ini. Semoga dengan terselenggaranya kegiatan ini dapat menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti lebih maju, cerdas, dan bermartabat dan segala upaya kita mendapat ridho Allah Subahanahu wa Ta'ala. Aamin Ya Robbal ‘alamin," doanya. (put)

Penulis
: Syahputra
Editor
: Riki
Sumber
: Datariau.com
Punya rilis yang ingin dimuat di datariau.com? Kirim ke email datariau.redaksi@gmail.com