Pengalaman Warga Urus Subsidi Listrik: Dioper-oper Seperti Bola

Admin
387 view
Pengalaman Warga Urus Subsidi Listrik: Dioper-oper Seperti Bola
Ilustrasi. (Foto: int.)

SIAK, datariau.com - Komplain pelanggan terkait subsidi daya dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) terhadap pelanggan kurang mampu diduga tebang pilih dari pemerintah di daerah kabupaten Siak.

Menurut keterangan salah seorang pelanggan PLN kepada datariau.com, Selasa (21/7/2020) menyebutkan sebelumnya dia telah mengurus subsidi tersebut dengan mendatangi kantor Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Perawang setahun yang lalu tidak mendapatkan tanggapan dari pihak PLN saat itu.

Pelanggan yang tidak mau disebutkan namanya ini menceritakan awal mula pengurusan subsidi itu, dia diminta untuk mendatangi kantor camat maupun kantor desa/kelurahan setempat, merasa itu merupakan kebutuhanya, dia pun rela kesana kemari mendatangi kantor camat serta kantor desa/kelurahan di wilayah tersebut.

"Awalnya saya mendatangi kantor PLN minta subsidi, namun tidak ditanggapi dan diminta kesana kemari diopor macam bola, pergi ke kantor camat, pergi ke kantor desa, dan di kantor desa surat terlantar (kurang mampu) pun tak laku," ungkapnya.

Kategori yang berhak mendapatkan bantuan subsidi ini, kata dia, tentunya warga kurang mampu atau miskin, seperti menurunkan daya dari 1.300 VA menjadi 900 VA, dan daya 900 VA normal (non subsidi) menjadi subsidi.

"Ini ada dua warga yang baru saya urus, dan persoalanya sudah selesai, data saat ini yang berhak mendapatkan subsidi itu, diduga ada beberapa data yang tidak sesuai dengan faktanya. Sebab kabarnya pendataan dilakukan oleh pemerintah desa, kemudian ditanya ke desa sebutnya PLN dan begitu pula sebaliknya dioper-oper macam bola," pungkasnya.

Kepala Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Riau Buyung Ganti, Selasa (21/7/2020) ditemui datariau.com mengatakan bahwa pendataan itu dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

TNP2K merupakan lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat yang diketuai Wakil Presiden Republik Indonesia, yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.

"Kita ULP PLN terima data dari TNP2K yang mendapatkan subsidi itupun PLN sesuai dengan data yang diberikan ke PLN langsung dari pemerintah, data-data itupun dikirim melalui TNP2K sesuai data dengan melibatkan perangkat desa/kelurahan setempat," kata Buyung.

Terkait adanya beberapa pelanggan yang mampu ekonominya namun tetap dapat subsidi, pihak PLN berkilah bahwa saat ini banyak data yang tidak sesuai ataupun akurat, seharusnya yang berhak menerima subsidi itu memang benar-benar pelanggan kurang mampu.

"Memang kita lihat yang mampu juga mendapatkan subsudi, dan data ini diproses sesuai data miskin dari pemerintah desa/kelurahan setempat," pungkasnya. (man)

Penulis
: Hermansyah
Editor
: Riki
Sumber
: Datariau.com
Tag:Pln