MERANTI, datariau.com - Bupati Meranti H Muhammad Adil SH MM bersama Wakil Bupati H Asmar menghadiri rapat koordinasi untuk percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, bersama Anggota DPR RI Ir Effendy Sianipar dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti di Ballroom Afifa Lantai II, Sabtu (11/6/2022).
Dalam acara tersebut Bupati Meranti H Muhammad Adil SH menyampaikan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti beserta jajaran, mengucapkan selamat datang kepada Anggota DPR RI Ir Effendy Sianipar di Kabupaten Kepulauan Meranti. Selamat datang juga kepada para pimpinan Balai dan Badan di bawah Kementerian dan lembaga yang turut hadir pada kesempatan tersebut.
"Semoga saudara sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, merasa betah dan terkesan selama berada di sini. Kami sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran saudara sekalian di kota sagu ini, untuk melihat langsung kondisi kehidupan masyarakat dan pembangunan yang ada di daerah kami. Semoga kehadiran saudara semua membawa keberkahan dan kabar pembangunan dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti kedepan," katanya.
Dijelaskan Bupati bahwa Kepulauan Meranti merupakan kabupaten termuda di Provinsi Riau dengan karakteristik daerah kepulauan yang letaknya tepat di pesisir selat Malaka, dengan luas wilayah perairan dan daratan 3.707, 84 km persegi. Jumlah penduduk per Mei 2022 tercatat sebanyak 210.407 jiwa yang menetap di 5 kelurahan dan 96 desa tersebar di 9 kecamatan. Dengan karakteristik wilayah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk dalam kawasan terluar, terisolir dan tertinggal di Provinsi Riau.
Salah satu isu strategis di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah masih cukup tingginya angka kemiskinan bahkan merupakan kabupaten termiskin di Provinsi Riau. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 sebesar 25,68%. Tahun 2022, pemerintah pusat menetapkan Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk dalam kabupaten Lokasi Fokus Kemiskinan Ekstrim.
Tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti pada umumnya ditemui di daeran marinal atau tertinggal, disebabkan karena masih terisolir dan belum terhubung dengan akses luar. Kabupaten Kepulauan Meranti bahkan belum terkoneksi dengan kabupaten luar melalui jalur daratan.
Disamping itu belum terkoneksinya antar pulau, baik menuju ke ibukota kabupaten, antar kecamatan bahkan antar desa. Hal ini
disebabkan karena masih minimnya infrastruktur dasar akses konektifitas, baik berupa jalan, jembatan maupun pelabuhan sebagai sarana penghubung antar pulau. Sejauh ini transportasi air tradisional sebagai sarana utama konektifitas antar pulau.
Karena sebagian besar kebutuhan pokok masih didatangkan dari luar daerah yang membutuhkan biaya angkut besar, berpengaruh terhadap tingginya harga jual di pasaran ke masyarakat, sehingga semakin menambah tingginya beban pengeluaran masyarakat, dan tentu harga kebutuhan pokok saja pendapatan rendah.
"Dengan kondisi daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang saya paparkan tadi, salah satu upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah dengan membuka akses isolasi daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, baik antar kabupaten, antar kecamatan dan pulau, maupun antar desa, melalui pembangunan dan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan dan pelabuhan, sumber daya listrik dan sarana telekomunikasi yang memadai," harap Bupati.
"Selain dari pada itu tentu saja infrastruktur dasar yang menyasar ke keluarga dan individu miskin, baik berupa sanitasi, air bersih dan rumah layak huni," tuturnya.
Selain konektifitas dan keterbatasan infrastruktur dasar, lanjut Bupati, kondisi kemiskinan Kepulauan Meranti semakin diperparah dengan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. Hal ini terlihat dari rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021, berdasarkan data BPS sebesar 65,70% jauh di bawah IPM Provinsi Riau sebesar 72,94%. Rendahnya IPM ini dipengaruhi masih rendahnya tingkat pendidikan dan masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat Kepulauan Meranti.
Hal ini disebabkan minimnya akses pendidikan dan kesehatan, baik berupa sarana dan prasarana, minimnya jumlah dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga medis dan non medis, serta rendahnya kemampuan peserta didik untuk memenuhi biaya pendidikan. Tingginya tingkat kemiskinan penduduk Kepulauan Meranti, juga disebabkan karena ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena minimnya sumber penghasilan sebagai mata pencaharian penduduk.
Berbagai potensi Sumber daya alam yang tersedia, baik sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, belum mampu dikelola dengan baik karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pertanian, perkebunan dan perikanan, diantaranya berupa sarana dan prasarana intergrasi, bibit, pupuk, peralatan pendukung dan lainnya. Termasuk minimnya akses permodalan dan pasar serta rendahnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat untuk meningkatkan produksi sumber daya potensi yang tersedia.
"Dengan kondisi sebagaimana tergambar tersebut, kami pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, telah memprioritaskan pembangunan pada upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan melakukan kebijakan yang terkonvergensi, melalui pola perencanaan dan penganggaran yang memfokuskan pada tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS)," terangnya.
"Hal ini sinkron dan selaras dengan kebijakan nasional dan Propinsi Riau. Kami juga telah membuat kebijakan pembangunan
melalui program-program strategis yang ditujukan untuk pembangunan di sejumlah sektor, termasuk didalamnya upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 lalu, Presiden Republik Indonesia sudah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem," paparnya.
Dilanjutkan, bahwa dalam Inpres tersebut Presiden menekankan untuk melakukan pengapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerjasama 28 kementerian/lembaga yang terlibat dalam penuntasan kemiskinan ekstrem, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Adapun strategi kebijakan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran, dilakukan melalui: a) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat; b) Peningkatan pendapatan masyarakat; c) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
"Melalui kehadiran saudara anggota dewan terhormat Bapak Effendi Sianipar, kami berharap akan membawa perubahan positif pada penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kepulauan Meranti, melalui kucuran dana pokok-pokok pikiran serta menyuarakan aspirasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti di Parlemen Nasional," harap Bupati.
"Kami juga berharap kepada bapak/ibu pimpinan atau perwakilan dari Balai/Lembaga di Propinsi Riau, memprioritaskan program dan kegiatan di instansi masing-masing ke Kabupaten Kepulauan Meranti tahun ini dan tahun-tahun mendatang, sebagai bentuk dukungan dan realisasi dari Instruksi Presiden terkait dengan penghapusan kemiskinan ekstrem di kabupaten/kota, termasuk Kepulauan Meranti pada 2024," lanjut Bupati Muhammad Adil.
Anggota DPR RI Ir Effendy Sianipar dalam penyampaiannya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Meranti yang telah mengikuti kegiatan tersebut dengan sangat antusias.
"Sebagaimana pidato yang disampaikan Bapak Bupati Meranti, daerah kita ini merupakan daerah termiskin di seluruh kabupaten dan kota yang ada di provinsi Riau, tentu frekuensi pada tugas kita selaku Aparatur Negara pusat menjadi perhatian khusus terkait bagaimana meningkatkan ini jadi parameter keberhasilan pembangunan yang ada di wilayah Meranti," terangnya.
Dijelaskan Anggota DPR RI Ir Effendy Sianipar, bahwa pemerintah pusat telah menempatkan aparatur negara di daerah yang bisa berkonsultasi dan perpanjangan dari pada kementerian-kementerian yang ada di pusat. "Dan pastilah konsultasi dengan teman-teman kita di Kabupaten Kepulauan Meranti akan lebih didengar," ujarnya.
"Kemudian kita langsung ke Departemen atau Kementerian Pembangunan Infrastruktur yang ada, DPR ini ada 11 komisi, semua tentang kebutuhan negara ini diatur di masing-masing komisi, komisi 1 masalah pertahanan keamanan, komisi 2 masalah hukum, komisi 3 masalah pertanian kelautan dan kehutanan, komisi 4 pembangunan infrastruktur, komisi 5 masalah perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan, komisi 6 masalah pertambangan, komisi 7 masalah agama, komisi 8 masalah kesehatan, komisi 9 masalah keuangan negara, komisi 10 masalah pendidikan, komisi 11 masalah keuangan perencanaan pembangunan daerah," jelas Anggota DPR RI Ir Effendy Sianipar.
Dilanjutkannya, bahwa di Indonesia ada 400 kabupaten dan 4000 kecamatan, maka kepada aparatur dipersilahkan mendengar dan merangkum apa saja masalah terkini di daerah masing-masing, disalurkan ke DPR RI sesuai dengan bidangnya sehingga bisa diwujudkan sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat dapat sejahtera.
"Saya ini orang Meranti, jadi anggap saya ini perwakilan Meranti tidak di pusat atau penyambung lidah rakyat Meranti nanti akan disalurkan kemana saja, semoga dengan kedatangan saya ke Meranti ini dapat mempercepat pembangunan insfrastruktur yang ada di wilayah Meranti dan dapat meningkatkan prekonomian yang ada, sehingga Meranti ini tidak menjadi kabupaten termiskin di Provinsi Riau," harap Ir Effendy Sianipar.
Acara diakhiri dengan dialog antara Bupati Meranti H Muhammad Adil SH MM bersama Anggota DPR RI beserta rombongan. (sah/adv)
