KEPULAUAN MERANTI, datariaucom - Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil SH MM bersama Wakil Bupati H Asmar, menggelar Rekonsiliasi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti dengan tema Penguatan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting menuju Meranti Maju, Cerdas dan Bermartabat, Rabu (20/7/2022).
Dalam pengarahannya, Bupati Meranti H Muhammad Adil SH MM mengatakan bahwa, atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Meranti dia menyampaikan ucapan selamat datang dan terimakasih kepada Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau yang hadir dalam Rekonsiliasi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti.
"Semoga kehadiran ibu dapat menambah wawasan serta semangat bagi kami pemerintah daerah untuk bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada dalam melakukan penanganan stunting Kabupaten Kepulauan Meranti ini agar terbangunnya keluarga sehat, dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Meranti Maju, Cerdas dan Bermartabat," kata Bupati.
"Kita semua tentunya mengetahui, bahwa stunting adalah permasalahan besar nasional saat ini selain ovid-19. Namun sedikit saya melihat, dengan adanya pandemi covid-19 membuat kita kadang kala lebih fokus tertuju dalam penanggulangannya. Sehingga urusan kesehatan yang lebih esensial dan berdampak jangka panjang seperti halnya permasalanan stunung ini cenderung terabaikan," lanjut Bupati.
Padahal, kata Bupati, stunting juga permasalahan serius dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia saat ini dan kedepannya. Stunting ini taruhannya terlalu besar jika diabaikan, dan dampaknya jangka panjang.
"Sehingga kita tidak bisa mengukur dalam jangka waktu yang seketika dalam penanganannya. Makanya, dalam penanganan stunting ini harus melihat banyak aspek, seperti aspek kesehatan, aspek keluarga, maupun aspek perilaku. Artinya, pengentasan stunting harus dilakukan secara terpadu serta butuh komitmen kuat dari semua stakeholder," terang Bupati Meranti HM Adil.
Tidak hanya menjadi tugas instansi leader, kata Bupati, penanganan stunting butuh keterlibatan semua pihak yang ada di negeri ini. Karena tanpa komitmen dan kemauan yang kuat untuk menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman stunting, maka gerakan tersebut pastinya sia-sia dan dapat dipastikan kegiatan hanya sebatas semboyan dan miskin gerakan.
"Percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari kita semua. Tidak hanya komitmen di tingkat pusat, upaya advokasi komitmen pemerintah daerah juga harus optimal. Kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat kelurahan untuk menurunkan stunting," harap Bupati.
Dilanjutkan Bupati HM Adil, bahwa upaya penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan mitra pembangunan. Oleh karenanya, persoalan stunting ini harus ditangani secara baik, terukur, terarah dan akuntabel, melalui kerja nyata, kerja tuntas, kerja cerdas dan kerja berkualitas, dengan membangun sinergi, kolaborasi dan akselerasi semua pihak, baik itu masyarakat, swasta, organisasi non pemerintah, dunia usaha, dunia kerja, perguruan tinggi serta pihak-pihak lainnya.
"Agar kita tetap bisa membangun generasi masa depan, menjadi generasi yang unggui, berdaya saing, dan berkualitas. Target nasional sampai tahun 2024 menurunkan prevalensi stunting sebesar 1470, namun tentunya menjadi pekerjaan besar yang harus kita dukung di tingkat daerah, walaupun data yang saya peroleh dari tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Kepulauan Meranti dalam jangka waktu tiga tahun terakhir angka pravelensi stunting di wilayah kita cenderung mengalami fluktuatif," jelas Bupati.
"Walaupun demikian, kita jangan pernah lengah, intervensi program dan kegiatan penurunan angka berkelanjutan sampai ke kelompok terkecil di masyarakat yakni keluarga, baik di desa maupun di kota, sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah juga penting, jangan lempar tanggung jawab, karena penanganan stunting tanggung jawab bersama," lanjut Bupati Meranti H Muhammad Adil SH MM.
Dilanjutkanya, penanganan stunting harus tetap dijalankan dengan serius. Sehingga pemerintah Kabupaten Meranti dengan seluruh stakeholder dapat menyamakan persepsi serta rencana aksi yang lebih cepat dan terukur dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Kepulauan Meranti. Karena Perpres nomor 72 tahun 2021 juga telah menyatakan bahwa diperlukan peran seluruh pihak secara konvergensi, agar target penurunan stunting dapat tercapai secara optimal.
"Waktu kita sangat sedikit, tahun 2022 sampai tahun 2024 hanya tinggal tiga tahun saja. Tahun ini akan kita hitung tahun depan, artinya, di akhir tanun 2022 nantinya penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Meranti harus menunjukkan perubahan dengan semakin fluktuatifnya angka stunting, jangan justru meningkat, saya tidak ingin hal tersebut terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti," tegas H Muhammad Adil SH MM.
"Makanya kepada tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Kepulauan Meranti, saya tegaskan, sejak dini susun strategi dan sinergi agar semua lini bergerak cepat dalam melakukan penanganan penurunan stunting ini. Terkhusus untuk 25 desa yang menjadi locus penanganan stunting kita tahun 2022 ini. Jika ada perangkat daerah, kecamatan, desa dan kelurahan maupun pihak swasta yang tidak bersedia mendukung program dan strategis yang telah kita susun, segera lapor dan akan kita berikan tindakan sesuai aturan yang berlaku," lanjut H Muhammad Adil SH MM menegaskan.
"Saya ingatkan juga terkait keakuratan dan keterpaduan data dalam sistem pelaporan. Hal tersebut penting, agar tidak ada kekeliruan dalam analisis data dan permasalahan sebagai dasar perencanaan intervensi. Sebab dengan data yang akurat, kita dapat merencanakan program dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran," pungkasnya. (adv)
