Pimpin Rakor Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bustami Ingatkan Paslon Patuhi Protokol Kesehatan

Ruslan
126 view
Foto: Int
Rakor Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, di Ruang Rapat Hangtuah Kantor Bupati, Rabu (16/09/2020).

BENGKALIS, datariau.com - Mengingat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 di tengah pandemi yang semakin mengkhawatirkan ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya para pasangan calon (paslon) untuk mematuhi protokol kesehatan.


Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Bengkalis, H Bustami HY saat memimpin rapat koordinasi (rakor) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Tahun 2020, di Ruang Rapat Hangtuah Kantor Bupati, Rabu (16/09/2020).


Dikatakan Bustami, rakor ini merupakan upaya menginventarisasi dan mengantisipasi cegah dini untuk mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban daerah, serta mewaspadai kemungkinan timbulnya permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan tahapan Pilkada nantinya.


Kepada KPU, Bawaslu dan para Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, lanjut Bustami untuk dapar mematuhi aturan terkait Pilkada, dan menjaga situasi kamtibmas serta mematuhi protokol kesehatan.


"Hal ini perlu kami ingatkan, karena pelaksanaan Pilkada tahun ini bersamaan dengan masa pandemi. Kita ketahui bersama bahwa kasus masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 dari waktu ke waktu cenderung meningkat," pungkasnya.




Dikatakan Bustami, hingga saat ini proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis sudah pada tahap verifikasi berkas bakal calon. Setelah penetapan paslon tanggal 23 September mendatang, KPU akan melakukan pencabutan nomor urut sehari setelah penetapan paslon yakni tanggal 24 September 2020.


Masa kampanye akan dimulai pada 26 September dan berakhir pada tanggal 6 Desember 2020. Untuk menangkal penyebaran virus corona, Bustami menghimbau seluruh paslon untuk tetap mentaati protokol kesehatan saat menggelar kegiatan kampanye.


"Kepada seluruh paslon kami himbau untuk mematuhi aturan. Perlu diwaspadai potensi ramainya pendukung yang hadir ke lokasi kampanye, sehingga menimbulkan kerumunan yang rawan dan berpotensi terjadinya penyebaran Covid-19," ungkap Bustami.




Begitu pula pada rapat debat terbuka, agar tidak berkerumun mengumpulkan masa dalam jumlah yang besar, dan harus ada upaya penegakan hukum disiplin mematuhi protokol kesehatan.


Kepada penyelenggara dan pengawas Pilkada, lanjut Bustami diharapkan untuk memfasilitasi penandatanganan fakta integritas yang dilakukan seluruh paslon.


"Kepada KPU dan Bawaslu diharapkan terus mendorong paslon untuk menandatangani fakta integritas demi mewujudkan Pilkada yang demokratis, berintegritas, sehat, bermarwah, bermartabat, dan kondusif," tuturnya.


Selain itu juga, Bustami mengingatkan kepada suluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap netral, tidak mendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang bertarung pada Pilkada tahun ini.


"Kami menegaskan kepada seluruh ASN, baik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Camat, Pejabat Pengawas dan Pelaksana, Kepala Desa/Lurah, termasuk pegawai PTT dan honorer dilarang untuk terlibat dalam kegiatan kampanye," pungkasnya.




Bagi ASN yang terbukti tidak netral, lanjut Bustami akan mendapat sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mewajibkan ASN tidak memihak salah satu paslon.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam pasal 9 ayat (2) telah disampaikan, ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.


"Hal senada juga tertuang dalam Undang-Undang Pilkada. Apabila terdapat ASN yang terbukti melanggar, maka akan dikenai sanksi hukuman disiplin ringan maupun berat," jelas Bustami.(tis/rls)

Punya rilis yang ingin dimuat di datariau.com? Kirim ke email datariau.redaksi@gmail.com